logo rilis

TKN Dukung Langkah Tim Prabowo agar KPU-Kemendagri Rapikan Data Pemilih
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
19 Oktober 2018, 09:30 WIB
TKN Dukung Langkah Tim Prabowo agar KPU-Kemendagri Rapikan Data Pemilih
Irma Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Suryani Chaniago. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf turut mendorong apa yang dilakukan tim Prabowo saat menyambangi kantor KPU RI pada Rabu, 17 Oktober kemarin. Data Pemilih Tetap (DPT) harus disinkronkan kembali agar masyarakat memperoleh hak pilihnya.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, meminta agar KPU dan Kemendagri kembali berkoordinasi terkait DPT ini. Supaya jelang Pemilu 2019 nanti semuanya bisa clear.

"Jadi, memang bagus kalau saling menginformasikan begini," kata Irma saat dihubungi wartawan pada Kamis (18/10/2018).

Ia percaya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan Kemendagri sama-sama tak punya iktikad untuk berbuat curang terkait validitas data. Hal ini cuma perlu komunikasi atas kedua lembaga.

"Kita positive thinking saja. Bagus kok kalau Pak Prabowo ke KPU, tinggal KPU juga tabayun ke Kemendagri bicarakan hal ini," ujarnya.

Irma pun meminta agar tidak ada saling tuding serta kecurigaan antara kubu pasangan calon dengan KPU atau Kemendagri. Sebab, masalah teknis seperti ini bisa diselesaikan bila ada niat baik dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah.

"Jangan juga kubu Pak Prabowo curiga ke Kemendagri," sambung dia.

Sebelumnya, kubu Prabowo mendatangi KPU RI untuk membicarakan DPT yang sampai sekarang masih dalam tahap penyempurnaan. Dari hasil pertemuan tersebut, diketahui ada selisih 31,9 juta data pemilih yang dinilai tak sinkron antara DP4 Kemendagri dengan DPT KPU.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa koalisi Prabowo-Sandiaga telah mengkritik ada sekitar 25 juta pemilih ganda. Tapi, saat berdiskusi bersama KPU, ternyata jumlah data bermasalah lebih dari itu.

"Sebanyak 31 juta ini bukan jumlah yang sedikit," kata Muzani.

KPU sendiri menyatakan siap menyisir kembali data tersebut. Sayangnya, pihak penyelenggara pemilu, kata dia, tidak bisa mengakses karena ada surat edaran Kemendagri bahwa data 31 juta tersebut belum bisa diakses. Alasannya bersifat rahasia.

"Kalau KPU saja tidak bisa buka, bagaimana kami. Ini misterius," tutup Muzani.

Sementara itu Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, mengatakan kalau pihaknya sudah memberikan hak akses ke 514 KPU kabupaten/kota dan 31 KPU provinsi, termasuk KPU pusat. Jadi, pasti bisa mengakses 31 juta data penduduk tersebut.

"Kami sudah sangat terbuka. Transparan sekali sampai kami berikan juga passwordnya, dan boleh bukan sendiri sewaktu-waktu," kata Zudan.

Lalu, mengapa ada selisih 31 juta. Kata Zudan, ini merupakan hasil analisis dari Dukcapil Kemendagri. Artinya, ada sekitar 31 juta orang-orang yang sudah merekam data namun tak masuk dalam DPT KPU. Tapi, jumlah ini bagian dari 196 juta DP4 Kemendagri.

"Justru, kami kasih tau KPU bahwa ada 31 juta yang sudah merekam tapi belum masuk DPT," ujarnya.

Ia menambahkan, pihak Dukcapil Kemendagri juga sudah memberikan data kependudukan terbaru per semester I 2018. Tentu, ini bisa jadi rujukan KPU dalam upaya menjadikan DPT makin akurat.

"Ini bukan DPT yah, tapi data kependudukan bersih. Karena DPT cuma dikasih satu kali saja pada Desember 2017 lalu," ungkap Zudan.

Sekitar 187.109.973 warga yang terdaftar dalam DPT hasil perbaikan tahap I. Sedangkan, jika melihat DP4 Kemendagri pada semester I 2017, ada sebanyak 196.545.636 warga yang tercatat sebagai pemilih potensial di Pemilu 2019.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai, memang perlu komunikasi dari KPU dan Kemendagri untuk menyelesaikan masalah ini.

"Memang perlu sistem data tunggal yang benar-benar bisa dipercaya, karena masalah seperti ini selalu berulang setiap kali berlangsungnya pemilu," kata Wasisto.

Ke depannya, ia pun meminta perlu ada keterbukaan data yang bisa dipantau publik. Kemudian KPU dan Kemendagri melakukan MoU agar tidak ada tumpang tindih penggunaan data pemilih. Di mana KPU menggunakan DPT pemilu sebelumnya dan Kemendagri berbasis NIK. 

"Supaya data keduanya ini bisa sama," sambungnya.

Kemudian, terkait pemantauan dari salah satu pasangan calon terhadap data pemilih, sebenarnya wajar saja. Asalkan tidak ada intervensi, karena khawatir politisasi data. Menurut dia, lebih baik percayakan saja ke KPU selaku penyelenggara.

"Memang timses kan punya data dari C4, dan lewat survei internal mereka juga. Tapi kan ini tidak bisa jadi acuan, sebaiknya percayakan saja ke KPU," ujar dia.

Sebelumnya, KPU mengungkapkan ada sebanyak 31 juta warga sudah melakukan perekaman KTP elektronik, namun belum masuk dalam DPT KPU.

"Angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Ditjen Dukcapil Kemendagri," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di Jakarta pada Jumat, 5 Oktober lalu.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)