logo rilis
Timnas-KPK Fokus pada Pencegahan Korupsi
Kontributor
Tari Oktaviani
15 Agustus 2018, 16:55 WIB
Timnas-KPK Fokus pada Pencegahan Korupsi
Timnas Pencegahan Korupsi dan KPK. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Tim Nasional Pencegahan Korupsi bentukan pemerintahan Joko Widodo melakukan rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Mereka sepakat ke depan negara akan lebih fokus pada pencegahan korupsi.

"Selama ini terlihat fokus korupsi lebih dititikberatkan pada penindakan, kita semua memandang pencegahan lebih baik daripada penindakan," ujar Moeldoko di Gedung KPK, Rabu (15/8/2018).

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Bapenas, Bambang Brodjonegoro itu merencanakan berbagai aksi pencegahan korupsi yang dipimpin oleh KPK nantinya. 

Salah satunya, pencegahan terhadap tiga fokus utama seperti perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

"Ini juga sebuah terobosan baru karena upaya pencegahan ini tempatkan KPK sebagai kordinator sesuai Pasal 6 Undang-Undang 30 Tahun 2002. Dalam rangka pencegahan korupsi, KPK berkordinasi dengan Bapennas dalam rangka untuk Mendagri untuk out come Pemdanya, Menpan RB untuk reformasi birokrasi dan Kepala Staf Presiden untuk agenda prioritas pembangunan," ungkap Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dengan adanya Tim Nasional Pencegahan Korupsi ini maka semakin memperjelas sinergi pencegahan korupsi antar lembaga. 

Sehingga, dengan kata lain tidak hanya KPK yang bekerja seorang diri.

"Dengan Perpres baru upaya pencegahan korupsi lebih sistematis dan terkordinasi dan sinergi antar semua lembaga sehingga apapun yang kami rencanakan dan kami implementasikan bisa berjalan mulus sesuai harapan dan sesuai dengan target yang kami setting. Perpres ini secara tegas bentuk tim nas pencegahan anti korupsi dengan sekretariatnya. Sekretariat ini yang akan dikordinasikan oleh KPK," kata Bambang.

Sementara itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo menilai pentingnya pembentukan Timnas Pencegahan Korupsi ini. 

Menurutnya setidaknya diharapkan bisa membantu mengurangi korupsi yang dilakukan oleh aparat daerah. 

Ini mengingat banyak sekali kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK melalukan korupsi.

"Modus praktik korupsi yang ditangani di internal kemendagri saja tahun 2016 sampai 2017 ini tidak menurun tapi meningkat padahal saya masuk sudah menggandeng pak Pahala (Direktur Pencegahan KPK). Itu masih terdaftar penggelapan 514 kasus, penyalahgunaan wewenang 514 kasus juga, mark up 339 kasus, proyek fiktif 61 kasus, penyalahgunaan anggaran 229 kasus, laporan fiktif 139 kasus, suap dan gratifikasi 68 kasus ini 2016 hingga 2017," ungkapnya.

Melihat itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut positif. 

Menurutnya, terbentuknya Timnas Pencegahan Korupsi setidaknya dapat membantu kerja KPK dalam rangka menurunkan angka korupsi di Indonesia.

"Saya sangat berharap walaupun tadi pertamanya tentang tiga hal keuangan negara, perizinan dan tata niaga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi saya sangat berharap teman-teman yang menyusun rencana aksi nanti bisa mendorong terjadinya apa perubahan-perubahan yang cukup mendasar dan siginifikan untuk perkembangan kita ke depan," tutup Agus.

Diketahui Timnas Pencegahan Korupsi ini bentuk realisasi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 

Diketahui Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Rabu (25/7/2018).

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)