Home » Peristiwa » Nasional

Tidak Puas dengan Pendamping Desa, Langsung Lapor ke Sini

print this page Jumat, 8/12/2017 | 04:17

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengakui, pertama kali pembentukan pendamping desa seringkali bermasalah. 

Hal itu dikarenakan sistem pengawasan pendamping desa masih belum sempurna. 

Namun di tahun ini, ia menyebutkan, pendamping desa sudah berjalan dengan baik atas kerja sama dengan berbagai universitas dan pemerintah provinsi setempat. 

"Kita pakai online (daring), jadi tidak ada orang bisa intervensi, dan seleksinya juga sudah baik. Kalau sudah nggak berkualitas, ya sudah di-reject sama sistem, sehingga masyarakat bisa mengawasi," katanya usai acara Seminar Nasional "Kawasan Perdesaan dan Nilai Tambah Ekonomi" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Ia juga menjelaskan, pendamping desa hanya bersifat asistensi, yang bisa mengarahkan bagi kepala desa dan stafnya. Dengan demikian, pendamping desa tidak bisa memutuskan sebuah peraturan.

Di samping itu, pihak pemerintah desa juga dapat mengontrol kinerja pendamping desa.

"Satu pendamping desa bertanggung jawab dengan memanfaatkan desa agar efektif. Kita juga bikin satu aplikasi yang namanya Ruang Desa, di mana masyarakat atau aparat desa jika ada masalah dia bisa membuka aplikasinya itu bisa dijawab secara digital, itu ada account-nya masing-masing, kalau nggak puas juga lapor aja ke (nomor telepon) 150040," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan telah melakukan peningkatan pengawasan terkait masalah penyelewengan dana desa. Pengawasan tersebut dilakukan secara ketat dan bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum.

"Kita juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat Kabupaten, Kementerian Dalam Negeri. Kita juga pro-aktif dengan Satgas Dana Desa," tandasnya.

Ia pun menegaskan, walaupun tidak terjadi permasalahan, pihak satgas dana desa akan tetap mengaudit dana desa. Dengan begitu, kesempatan untuk menyelewengkan dana desa bisa diketahui. Sehingga dana desa akan tetap berguna bagi masyarakat desa setempat.

"Masalah nggak ada masalah mereka tetap mengaudit, jadi bisa terkontrol dengan baik," tutupnya.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Syahrul Munir

Tags:

Pendamping DesaLangsung LaporMenteri PDTTEko Putro Sandjojo