logo rilis
Terus Dicecar soal Utang, Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara
Kontributor
Intan Nirmala Sari
23 Maret 2018, 22:46 WIB
Terus Dicecar soal Utang, Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Maraknya pemberitaan terkait pertumbuhan utang negara akhir-akhir ini, rupanya berhasil mencuri perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bagaimana tidak, nilai utang negara yang tembus Rp4.000 triliun tersebut digadang-gadang telah melampaui batas kemampuan Tanah Air. 

Sri Mulyani menilai, bahwa perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Menurutnya, isu itu dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang, sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya.

Perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Menkeu selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan. Namun, mendudukkan masalah perlu dilakukan, agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif.

"Kecuali, kalau memang tujuan menyoroti masalah utang adalah membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun," kata Sri Mulyani dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Mari kita mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian," tambahnya. 

Ia menjelaskan, bahwa utang bukan tujuan dan satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang juga harus diperhatikan. Dengan demikian, perlu untuk melihat masalah dengan lengkap dan proporsional. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya.

Jika menilik nilai aset 2016 (audit Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun, nilai ini belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan, untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Hasil revaluasi aset 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara menunjukkan, bahwa nilai aktual aset telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun.

"Tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut, harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang," jelasnya


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)