logo rilis

Teror Beruntun, Fadli Zon: Pemerintah Terbukti Gagal Jamin Keamanan Masyarakat
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Mei 2018, 17:04 WIB
Teror Beruntun, Fadli Zon: Pemerintah Terbukti Gagal Jamin Keamanan Masyarakat
Bom meledak di Mapolrestabes Surabaya, Senin (14/5/2018) pagi tadi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, pemerintah terbukti gagal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini terkait peristiwa teror beruntun yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur Minggu-Senin (13-14/5) kemarin.

Apalagi, sebelumnya terjadi kerusuhan di Mako Brimob pada Rabu (9/5) pekan lalu, di mana terjadi kerusuhan oleh narapidana terorisme yang mengakibatkan empat anggota Brimob meninggal dunia.

"Jelas ini kegagalan dalam menjaga keamanan, meskipun kita kutuk dan ucapkan bela sungkawa pada para korban tapi kita harus merefleksikan apa yang terjadi bahwa aparat gagal menjaga keamanan. Bahkan, di Mako Brimob sendiri, sehingga itu bukan kelalaian tapi kegagalan dalam mengatasi keadaan," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Fadli pun meminta pemerintah mengungkap kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Menurutnya, rentetan teror yang terjadi di Surabaya harus diketahui apakah ada hubungannya dengan kasus kerusuhan di Brimob.

"Apakah ini rangkaian kejadian setelah yang terjadi di Brimob karena selang sehari? Sehingga harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi di Mako Brimob. Apakah betul karena murni kelalaian? Tapi kenapa mereka punya alat komunikasi? Kenapa mereka bisa live instagram? Kan luar biasa. Apakah karena makanan, atau sebab lain?" kata Fadli.

Karena itu, Fadli pun mengimbau, agar kegagalan pemerintah itu tidak serta-merta mengkambinghitamkannya pada DPR RI karena penundaan revisi RUU Terorisme. Sebab, penundaan RUU Terorisme justru merupakan permintaan dari pihak pemerintah.

"Harus dievaluasi kepemimpinan menanggulangi keadaan di Indonesia. Anggaran cukup, jangan tiba-tiba salahkan DPR, kejadian di Mako tidak ada urusannya dengan UU, karena dalam maksimum security," tandas Waketum DPP Partai Gerindra itu.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)