logo rilis

Terkendala Hal Ini, KPK Belum Tuntaskan Kasus BLBI
Kontributor
Tari Oktaviani
10 April 2018, 09:52 WIB
Terkendala Hal Ini, KPK Belum Tuntaskan Kasus BLBI
Budiono Dipediksa KPK terkait BLBI. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta—
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kendala dalam penuntasan kasus dugaan suap penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kendala tersebut yakni saksi kunci yang juga pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku pemegang SKL, belum diketahui keberadaannya. Keduanya ialah Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Bahkan beberapa kali keduanya mangkir dalam panggilan oleh penyidik KPK.

Febri menyebut pihaknya bisa saja menjemput paksa bos PT Gajah Tunggal Tbk itu. Namun dengan catatan apabila  keberadaannya di Indonesia.

"Kalau saksinya ada di Indonesia kita bisa menghadirkan atau meminta petugas untuk dihadirkan atau yang disebut secara umum panggil paksa," kata Febri, Selasa (10/4/2018).

Sayangnya, sepengetahuan penyidik, keduanya saat ini tidak berada di Indonesia. Oleh karenanya KPK kesulitan jika pun harus memanggil paksa keduanya. Pasalnya otoritas penegakan hukum di Indonesia sudah pasti berbeda dengan di negara lain.

"Kalau di luar negeri tentu itu tidak bisa kita lakukan," ujarnya.

Kendati demikian, KPK dipastikannya akan mencari cara lain untuk menuntaskan kasus tersebut. Terlebih, penyidik telah mengantongi keterangan sejumlah petinggi dari PT Gajah Tunggal termasuk Artalyta Suryani alias Ayin dan sejumlah petani tambak PT Dipasena terkait ihwal korupsi ini.

"Nanti akan dianalisa kembali kalau memang sudah cukup tentu akan dilakukan pelimpahan apakah tahap pertama atau tahap kedua atau hal hal lain yang nanti kami sampaikan lagi," tutur Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung sebagai tersangka korupsi dalam kasus penyaluran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

"KPK menemukan dua alat bukti permulaan, menetapkan SAT selaku ketua BPPN sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di KPK, Selasa (25/4).

Menurut KPK, penerbitan SKL untuk BDNI dan diduga merugikan negara Rp3,7 triliun. BDNI sendiri merupakan milik Sjamsul Nursalim. Bank tersebut merupakan salah satu yang mendapat SKL BLBI senilai Rp27,4 triliun.

Surat lunas tersebut terbit pada April 2004 dengan aset yang diserahkan diantaranya PT Dipasena (laku Rp2,3 triliun), GT Petrochem dan GT Tire (laku Rp 1,83 triliun). 

Atas perbuatannya itu mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)