logo rilis

Terkait Karut-Marut DPT, Begini Tanggapan Kemendagri
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
18 Oktober 2018, 16:30 WIB
Terkait Karut-Marut DPT, Begini Tanggapan Kemendagri
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh, menjelaskan bagaimana awal mula terjadi perbedaan data antara DPT KPU dan DP4 Kemendagri.

Menurut dia, hal ini perlu diluruskan supaya tidak terjadi bias di masyarakat.

"Pertama, DP4 itu diberikan satu kali oleh Kemendagri ke KPU. Yakni, tanggal 15 Desember 2017 lalu," kata Zudan saat dikonfirmasi rilis.id pada Kamis (18/10/2018).

Jadi, tidak ada pemberian DP4 baru. Jumlah DP4 yang diberikan Kemendagri itu berjumlah 196 juta.

Kemudian, pada 5 September KPU menetapkan DPT. Kemudian, di tanggal 7 September, sesuai hasil kesepakatan hasil DPT itu diserahkan ke Kemendagri dan parpol untuk dianalisis bersama.

"Dukcapil melakukan analisis DPT, disandingkan dengan DP4 Kemendagri. Hasilnya, kami serahkan ke KPU," ujar Zudan.

Menurutnya, ini bukan lah bagian dari kewajiban Kemendagri. Tapi, pihaknya ingin memberikan sumbangan moral dalam membangun akurasi data pemilih.

Sebab, Kemendagri kan punya data base kependudukan yang aktif. Di mana tiap enam bulan sekali selalu ada perbaikan.

Jadi, hasilnya ada 160 juta data yang sinkron. Tapi, bukan berarti 31 juta data pemilih ini tidak sinkron. Kata Zudan, justru KPU tidak memasukan 31 juta orang-orang yang sudah merekam ini ke DPT.

"31 juta ini bagian dari DP4 Kemendagri yang 196 juta," sambungnya.

Jumlah 31 juta ini bukan lah yang data baru. Ia membantah kalau dikatakan ada penambahan data, apalagi penyelundupan data.

"Poinnya tidak ada penambahan data baru," ungkap dia.

Terkait berita yang beredar bahwa KPU tak bisa mengakses 31 juta data pemilih, menurut Zudan, harusnya tak begitu. Karena, KPU sudah diberikan hak akses.

Hak akses tersebut diberikan ke 514 KPU kabupaten/kota dan 31 KPU provinsi, termasuk di pusat. Jadi, mereka harusnya bisa melakukan pengecekan data.

"Dalam UU Adminduk di Pasal 79 kan disebutkan bahwa dokumen kependudukan ini adalah rahasia negara. Bisa dibuka kalau punya hak akses, nah KPU ini punya hak akses," tambahnya.

"Kami sudah sangat terbuka, transparan sampai diberikan password, dan boleh bukan sendiri sewaktu-waktu. Kurang transparan apa?" sambungnya.

Yang menjadi masalah lainnya, tambah Zudan, dalam Pasal 7 PKPU No. 11 Tahun 2018, KPU hanya mengambil data dari DP4 untuk kebutuhan pemilih pemula saja.

Padahal, KPU bisa menyisir semua DP4 tersebut untuk kebutuhan validasi DPT. Selain itu, Kemendagri juga memberikan data kependudukan terbaru semester I 2018.

"Itu ada yang meninggal, pindah alamat. Kan bisa dilihat. Pembaruan data ini bisa jadi rujukan KPU," ungkap Zudan.

Namun, untuk masalah penyusunan DPT semua kembali lagi ke KPU. Kemendagri hanya berupaya untuk memfasilitasi saja.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)