logo rilis
Terimbas Proyek LRT, Pramuka Tuntut Ganti Rugi
Kontributor
Fatah H Sidik
16 April 2018, 17:20 WIB
Terimbas Proyek LRT, Pramuka Tuntut Ganti Rugi
Kendaraan melintasi proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) Cibubur-Cawang di kawasan Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, 3 Desember 2017. Nilai proyek meningkat dari Rp26,7 triliun menjadi Rp31 triliun. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pramuka menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas penggunaan lahannya di Depok, Jawa Barat. Lahan Pramuka terkena imbas pembangunan kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (light rail transit/LRT Jabodebek).

"Lahan Pramuka di Depok, ada yang masuk Jakarta Timur. Di sebelahnya, ada Taman Wiladatika itu. Itu yang mau dipakai pemerintah untuk itu (LRT). Sudah dibangun sekarang, kami sekarang menuntut minta ganti rugi, dong, untuk LRT," ujar Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Adhyaksa Dault, di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dengan demikian, lanjutnya, penggunaan lahan dinilai perlu dikompensasi. Apalagi, jika akan digunakan untuk kepentingan komersial, seperti pengembangan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

"Yang akan dipakai itu 4.300 meter persegi untuk stasiun dan empat hektare untuk TOD. Kami sudah MoU dengan KAI, jadi kami bisa dapat hak kami untuk dana abadi Pramuka," terangnya.

Adhyaksa mengakui, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pernah melayangkan surat meminta pertimbangan lahan Pramuka menjadi aset negara. Namun, katanya, tak berarti status kepemilikannya berubah.

"Kami bersikukuh dengan fakta-fakta, bahwa ini tanah kami. Kami juga membantu negara dari Juli 2017 sudah (beri lahan), dibangun LRT tanpa ada ganti rugi. Sekarang kami minta," tegasnya.

Kata dia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah mendiskusikan masalah ini di tingkat kabinet. Tapi, belum ada kepastian tuntutan Pramuka dipenuhi.

Ditanya soal nilai ganti rugi, Pramuka menyerahkan seluruhnya kepada penaksiran harga (appraisal) dari pemerintah. "Sekarang yang penting statusnya dulu, kalau ini hak Pramuka," tutup Adhyaksa.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)