logo rilis
Terdakwa BLBI Ini Minta Bos Gajah Tunggal Dihadirkan
Kontributor
Tari Oktaviani
31 Mei 2018, 14:18 WIB
Terdakwa BLBI Ini Minta Bos Gajah Tunggal Dihadirkan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung meminta agar saksi kunci dalam kasusnya dihadirkan ke dalam persidangan. Salah satunya ialah pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

Hal ini ia sampaikan setelah mendengar putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atas ditolaknya eksepsi yang ia ajukan.

"Saya memahami sekali putusan tadi tapi karena lanjut pokok perkara saya sudah baca seluruh BAP saya tidak menemukan diperiksanya saksi kunci, orang yang menerima tidak pernah diperiksa. Saya mohon orang yang menerima itu Sjamsul Nursalim, Itji Nursalim mohon dihadirkan," kata Syafruddin di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurutnya dua orang saksi kunci itu ada dalam dakwaannya. Bahkan keduanya dianggap diuntungkan. Namun ia menyayangkan sebab sejauh ini keduanya tak pernah diperiksa.

"Dua itu ada di dalam dakwaan, saya didakwa menguntungkan mereka tapi saya didakwa memberikan uang itu tapi saya mohon majelis menetapkan dua orang itu karena keduanya saksi kunci," paparnya.

Sementara menurut Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani, keduanya tidak ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Syafruddin. "Dua saksi itu tidak ada di BAP," paparnya.

Meski begitu, hakim pengadilan tindak pidana korupsi Yanto tetap meminta agar keduanya bisa dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Menurutnya, keduanya bisa dijadikan saksi meringankan untuk Syafruddin.

"Itu bisa diajukan jaksa, bisa juga jadi saksi meringankan jadi tolong ya jaksa agar saksi-saksi kunci itu agar dihadirkan ini saya sampaikan ke penuntut umum," paparnya.

Diketahui sebelumnya, Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diduga telah melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.

Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim, meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.

Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)