logo rilis

Terbukti Korupsi, Nur Alam Dihukum 12 Tahun Penjara
Kontributor
Tari Oktaviani
29 Maret 2018, 03:00 WIB
Terbukti Korupsi, Nur Alam Dihukum 12 Tahun Penjara
Gubernur nonaktif Sultra, Nur Alam, duduk di kursi terdakwa mendengarkan JPU KPK membacakan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Maret 2018. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani.

RILIS.ID, Jakarta— Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dihukum pidana 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu saja, hak politiknya juga dituntut untuk dicabut selama lima tahun setelah putusan inkrah.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda itu tak dibayar maka diganti sama kurungan kurungan penjara selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/3/2018) malam.

Menurut hakim, Nur Alam dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke satu alternatif kedua dan dakwaan kedua. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yakni mewajibkan Nur Alam membayar Rp2,7 miliar.

"Menjatuhkam pidana tambahan 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan satu bidang tanah dan bangunan di kompleks Premier, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan. Apabila tidak punya uang disita dan dilelang menutupi uang pengganti dalam hal tidak punya uang pengganti dipenjara selama 1 tahun pidana," kata Diah.

Ia terbukti melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Adapun tujuannya untuk memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (PWP), persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Kendati begitu, menurut hakim, tuntutan Jaksa yang menganggap perbuatan Nur mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena yang dikelola PT AHB tidak terbukti. Padahal, jaksa telah menguraikan  kerugian negara terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun.

Ia hanya terbukti memperkaya PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun keuntungan itu didapat dari pemberian Rp 1 miliar untuk membayar pelunasan satu unit mobil BMW Z4 tipe 2.3 warna hitam dan pembelian sebidang tanah berikut bangunan di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9 senilai Rp 1,7 miliar yang digunakan Nur Alam atas nama pegawai negeri sipil di bawah Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Ridho Insana.

Selain itu, ia juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd untuk perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB tersebut.

Majelis hakim mengatakan perbuatan Nur Alam telah memenuhi unsur pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk dakwaan ke satu alternatif kedua

Kemudian terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 (1) KUHP.

Mendengar putusan itu, Nur Alam pun langsung mengajukan banding. Bahkan ia melakukannya tanpa komunukasi lebih dulu kepada tim kuasa hukumnya.

"Saya sudah mendengar tanpa konsultasi dengan PH karena saya mendengar dan merasakan tanpa menunda waktu untuk langsung banding, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama saya sidang terima kasih JPU dan PH yang sudah membantu saya," ucapnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)