logo rilis
Terancam Penjara 16 Tahun, Setya Novanto Bandingkan dengan Nazaruddin
Kontributor
Tari Oktaviani
13 April 2018, 15:57 WIB
Terancam Penjara 16 Tahun, Setya Novanto Bandingkan dengan Nazaruddin
Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Terdakwa kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menilai tuntutannya selama 16 tahun terhitung terlalu besar. Ia merasa tidak adil karena hanya dirinyalah yang dituntut paling tinggi dari semua terdakwa kasus yang sama.

"Majelis hakim yang saya muliakan, JPU yang saya hromati, tim penasihat hukum yang sya hormati. Tuntutan jaksa dengan tuntutan 16 tahun penjara bagi saya tidak adil. Dari seluruh terdakwa e-KTP, sayalah terdakwa dituntut paling tinggi," kata Novanto saat membacakan nota pembelaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Selain itu, ia juga menegaskan, tuntutan hukuman tersebut tidak adil karena ia tidak merasa menerima uang sebesar US$7,3 juta. Bahkan, Novanto membela diri tidak ada pula saksi yang menyebutkan atau melihat secara langsung uang itu diberikan kepadanya.

"Kalaupun saya harus membayar US$7,435 juta. Pertanyaan yang ada di benak saya apakah ada saksi yang mengatakan saya terima uang e-KTP? Apa ada aliran dana e-KTP ke rekening saya? Apa saya perkaya diri sendiri dan orang lain? Lantas, saya duduk di sini sebagai apa? Kapasitas sebagai apa?" ungkapnya.

Novanto pun membandingkan dengan kasus kasus serupa di mana terdakwa KPK yang tidak pernah ada bukti real terkait penerimaan uangnya. Mereka di antaranya Andi Malarangeng, Bupati Karawang Ade Swara, dan M Nazaruddin.

"Maka seharusnya JPU menjatuhkan tuntutan enggak jauh beda terhadap kasus kasus-kasus tersebut. Putusan Andi 10 tahun penjara, terhadap putusan kasus terpidana Ade Swara 8 tahun penjara dan M Nazaruddn tuntutannya 7 tahun penjara," paparnya.

Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum KPK menuntut terdakwa Setya Novanto dihukum 16 tahun penjara, denda Rp1 milyar subsider enam bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang diterimanya yakni US$7,435 juta dikurangi Rp5 milyar yang sudah dikembalikan kepada KPK. Ketentuannya, uang pengganti ini harus dibayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan Novanto dinilai terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Eroby JF


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)