logo rilis
Tepis Tudingan Yusril, KPK Kukuh Kasus BLBI Itu Pidana
Kontributor
Tari Oktaviani
22 Mei 2018, 11:31 WIB
Tepis Tudingan Yusril, KPK Kukuh Kasus BLBI Itu Pidana
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan korupsi dana BLBI terhadap BDNI tetap masuk ke ranah pidana bukan perdata. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK akan memberi penjelasan terkait hal itu dalam jawabannya di sidang berikutnya.

"Dalam penanganan kasus dugaan penerbitan SKL terhadap BDNI ataupun Sjamsul Nursalim ini sudah dilakukan dalam proses yang bertahap. Jadi kita bisa pastikan sejak proses penyelidikan bahwa ada tindak pidana di sana," kata Febri dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Ia mengatakan, salah satu indikasi kasus BLBI menjadi ranah pidana, karena adanya penghapusan piutang yang kemudian membuat negara menjadi merugi sebesar Rp4,58 triliun. 

"Di satu sisi masih ada kewajiban yang harus dibayarkan. Sementara Surat Keterangan Lunas sudah diterbitkan dan kita tahu angka kerugiannya juga sangat besar," paparnya.

Sebelumnya kuasa hukum Syafruddin Tumenggung, Yusril Ihza Mahendra, menilai KPK tidak berwenang mengadili perkara penerbitan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Lantaran, pemberian SKL yang dilakukan oleh kliennya pada saat menjadi kepala BPPN didasarkan atas kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional berikut dengan perubahannya.

"Oleh karena itu, jika memang SKL yang dikeluarkan tersebut salah, maka termasuk sebagai sengketa tata usaha negara dan seharusnya diuji pada peradilan tata usaha negara," ungkapnya.

Penerbitan SKL dipandangnya merupakan keputusan tata usaha negara, yaitu perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Sehingga perbuatan nya ini berkaitan hukum administrasi negara.

"Oleh karena masalah ini sepenuhnya adalah masalah perdata, maka kami berpendapat Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengadili perkara ini," tegas Yusril. 

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)