logo rilis
Telusuri Kasus Suap Bakamla, KPK Masuk ke Pihak Swasta
Kontributor
Tari Oktaviani
03 April 2018, 14:18 WIB
Telusuri Kasus Suap Bakamla, KPK Masuk ke Pihak Swasta
Ilustrasi Suap. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016, masih terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun kali, ini penyidik lebih dulu mendalami ke para pengusaha.

Di antaranya PT Dunia Hobi, perusahaan yang kerap disebut dalam kasus ini. Seorang karyawannya bernama Agus Gunawan diperiksa penyidik KPK.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA (Fayakhun Andriadi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/4/2018).

Belum diketahui apa peran dari perusahaan tersebut. Namun sebelumnya, penyidik juga memeriksa beberapa karyawan di perusahaan tersebut untuk politisi Golkar Fayakhun Andriadi, yakni Agus Gunawan, Ninik Samsiah dan Oding.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan 1 persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar 300 ribu Dollar Amerika. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah, yang diberikan melalui anak buahnya, M Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

‎Dalam kasus ini, muncul pula sejumlah nama anggota DPR yang disebut ikut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Golkar Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Lalu uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi mengingat hingga hari ini belum diketahui keberadaan.

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)