logo rilis
Tegakkan Kebebasan Pers, Sindikasi: Tuntaskan Kasus Pembunuhan Wartawan
Kontributor
Kurniati
03 Mei 2018, 15:58 WIB
Tegakkan Kebebasan Pers, Sindikasi: Tuntaskan Kasus Pembunuhan Wartawan
Peringatan Hari Kebebasan Pers. FOTO: Dokumen AJI Pontianak

RILIS.ID, Jakarta— Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), menyoroti lima indikator memburuknya kebebasan pers Indonesia sepanjang 20 tahun terakhir.

Menurut Majelis Pertimbangan Organisasi Sindikasi, Luviana, indikator tersebut yaitu kepemilikan media semakin berpusat ke tangan segelintir konglomerat. 
"Riset peneliti media dari Australian National University Ross Tapsell mencatat mayoritas perusahaan media arus utama kini dikuasai oleh delapan grup konglomerat saja," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Kedelapan grup itu menguasai kue pendapatan media lewat televisi, radio, digital, cetak dan infrastruktur komunikasi.

Kemudian, kata Luviana, independensi media kerap dipaksa tunduk pada perintah pemilik media berdasar kepentingan politik praktis. Jurnalis yang tak patuh pun dianggap keluar dari sistem pemberitaan redaksi dan berisiko dimutasi atau bahkan dipecat. 

"Jurnalis seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah terlebih saat masa pemilu," katanya.

Selain itu, Sindikasi menilai pemerintah dan DPR menggerogoti kebebasan pers lewat regulasi antidemokrasi. Beberapa aturan yang merintangi kerja jurnalistik yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan yang paling baru adalah Undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). 

"Inilah alasan Sindikasi bersama serikat buruh dan organisasi prodemokrasi menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Sindikasi, Ellena Ekarahendy.

Tidak hanya itu, tren kekerasan terhadap jurnalis tetap tinggi dan pelakunya sering tak tersentuh hukum. 

Pada 2017, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terjadi 640 kasus kekerasan sepanjang sepuluh tahun terakhir termasuk kekerasan fisik, pengusiran, perusakan alat liputan dan teror. 

Selain itu, masih ada delapan kasus pembunuhan wartawan yang belum tuntas pengungkapannya yaitu Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin (Harian Bernas, meninggal 1996), Naimullah (Harian Sinar Pagi, 1997), Agus Mulyawan (Asia Press, 1999), Muhammad Jamaluddin (TVRI, 2003), Ersa Siregar (RCTI, 2003), Herliyanto (Delta Pos, 2006), Adriansyah Matrais Wibisono (TV Merauke, 2010) dan Alfred Mirulewan (Tabloid Pelangi, 2010). 

"Kasus pembunuhan Udin dan jurnalis lainnya di Indonesia harus segera dituntaskan," kata Ikhsan Raharjo, Sekretaris Jenderal Sindikasi.

Indikator lainnya, pekerja media yang acap meremehkan pentingnya berserikat membuat hak-hak ketenagakerjaan mereka, apalagi pekerja media perempuan, sering terabaikan. 

Rendahnya kesadaran sebagai kelas pekerja menjadi salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya serikat pekerja di industri media. 

Hal ini membuat upah jurnalis rendah, jam kerja berkepanjangan, lembur tanpa kompensasi, hak cuti yang dipangkas dan minim perlindungan sosial meski jurnalis bekerja dengan risiko tinggi. 

Dengan serikat pekerja yang kuat, pekerja media juga bisa menjaga independensi ruang redaksi dan memblokade kepentingan politik pemiliknya. 

"Kondisi ketenagakerjaan yang buruk tidak boleh menjadi pembenaran praktik suap kepada jurnalis. Oleh karena itu, pemilik media wajib menjamin kesejahteraan agar jurnalis tetap independen," tambah Koordinator Divisi Advokasi Sindikasi, Nur Aini.


500
komentar (0)