logo rilis
Taufik Hidayat Nilai Golkar Alami Situasi Bahaya Sangat Nyata
Kontributor
Eroby JF
06 Desember 2017, 20:22 WIB
berita
Rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Rabu (11/10/2017). Rapat pleno itu berlangsung tertutup bagi a

RILIS.ID, Jakarta— Politisi senior Partai Golkar Taufik Hidayat menilai, partainya saat ini alami situasi berbahaya yang sangat nyata, alias clear and present danger. Elektabilitas Partai Golkar, katanya, menyentuh angka sangat rendah sepanjang sejarah akibat kasus hukum yang diduga melibatkan Setya Novanto.

Ironisnya, ujar Taufik, meski mengalami situasi tersebut elite Partai Golkar sibuk bermanuver. Mereka, jelasnya, berdalih pada keputusan Rapat Pleno yang menyatakan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menungu putusan Sidang Praperadilan jilid II.

"Dorongan untuk Munaslub yang datang dari pengurus DPD I ini hendak dimentahkan," papar Taufik kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sebut saja misalnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum Idrus Marham dan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie yang 'kekeuh' menunggu hasil praperadilan, sesuai hasil rapat pleno terdahulu, sebelum menggelar Munaslub.

Menurut mantan anggota Komisi II DPR RI ini, memang benar ada keputusan Pleno seperti itu, tapi tak bisa diabaikan juga bahwa posisi Golkar di masyarakat semakin terpuruk.

"Dalam beberapa survei elektabilitas Golkar berada pada posisi ketiga di bawah Partai Gerindra, di angka 7 persen," ungkap mantan Ketua Umum PB HMI ini.

Terlebih, keputusan Rapat Pleno 21 November lalu itu meniadakan keputusan Rapat Pleno yang menetapkan Pakta Integritas yang salah satu isinya adalah mewajibkan pengurus untuk mengundurkan diri ketika terlibat masalah hukum. 

"Melalui IM dan ARB ini, Golkar kembali terjebak pada oligarchisme, aspirasi arus bawah yang dijaring dalam rapat pleno di berbagai tingkatan kepengurusan dibendung oleh keputusan Rapat Pleno yang seolah-olah tidak bisa dirubah oleh Rapat Pleno berikutnya," tutur Taufik.

Selain itu juga, beber Taufik, tuntutan DPD I yang meminta digelarnya Munaslub merupakan aspirasi dari arus bawah. Karena keputusan DPD I itu tentunya telah melalui Rapat Pleno DPD II, dan DPD I se-Indonesia.

"Tuntutan DPD I untuk Munaslub adalah aspirasi arus bawah karena bergulir dari Pleno DPD II dan DPD I," pungkasnya.

Bagikan artikel
Tags
#Munaslub Partai Golkar
#Partai Golkar
#Taufik Hidayat
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)