logo rilis

Tarif Ojek Online Dinilai Sudah Pas
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
29 Maret 2018, 13:34 WIB
Tarif Ojek Online Dinilai Sudah Pas
Ojek Online Tuntut Rasionalisasi Tarif. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai pemerintah harus turun tangan dalam mengatur tarif ojek online. Jangan sampai dilepas ke pasar, karena akan menimbulkan persaingan yang dinilai tidak sehat nantinya.

"PP bisa dibuat untuk mengisi kekosongan hukum," kata Bambang, Kamis (29/3/2018).

Ini menyusul demonstrasi para pengemudi ojek online yang menuntut kenaikan tarif. Menurut Bambang, sebetulnya dengan tarif Rp1.600 per kilometer sudah pas dengan asumsi kebutuhan bahan bakar sepeda motor hanya satu liter per 30 kilometer.

Sedangkan, bila tarifnya dinaikkan bisa kehilangan konsumen lagi. Padahal, ojek online menjadi dambaan masyarakat karena murah dan cepat diakses.

“Perlu diketahui, penumpang ojek online sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada angkutan massal penumpang lainnya, seperti kereta dan bus," tambahnya.

Menurut Bambang, tuntutan kenaikan tarif sebesar Rp2.500 per kilometer yang disuarakan pengemudi ojek online sebetulnya tidak logis. Selain tidak sesuai dengan asumsi kebutuhan bahan bakar, juga mengancam penurunan konsumen. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), perlu turun tangan menengahi perang harga dan tuntutan kenaikan tarif ini.

Di sisi lain, lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan, jumlah ojek online harus dikendalikan. Semakin banyak jumlah ojek online, tentu akan menyurutkan pendapatan para pengemudinya. Ini pula yang menjadi sumber perang harga. 

"Sekarang ini over supply. Akhirnya, pendapatan menurun," tutur Bambang.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)