logo rilis
Tantangan Demokrasi Langsung, Gus Jazil: Hindari Politik Uang saat Pilkada
Kontributor
Nailin In Saroh
02 September 2020, 23:00 WIB
Tantangan Demokrasi Langsung, Gus Jazil: Hindari Politik Uang saat Pilkada
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 Pilar MPR yang digelar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020). FOTO: Biro Pemberitaan MPR

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menuturkan dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia, selepas reformasi, rakyat diberi kesempatan yang besar dalam memilih Presiden dan kepala daerah secara langsung.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui dalam demokrasi semacam itu, di satu sisi merupakan demokrasi yang terbuka namun ada tantangan yang perlu dihadapi dan dipikirkan dari demokrasi seperti ini yaitu pemenangnya adalah suara yang terbanyak. 

“Demokrasi yang berkembang mempunyai tantangan,” ujarnya saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 Pilar MPR yang digelar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020).

Demokrasi yang berkembang disebut menyehatkan namun mempunyai efek samping. “Efek samping itu seperti tumbuhnya politik uang,” ungkapnya.

Dalam aturan demokrasi, politik uang dikatakan pasal penyuapan. “Demokrasi tak menghendaki cara-cara seperti itu,” tambah dia.

Ia membandingkan politik uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dengan masa jabatan kepala daerah yang jangka waktunya sampai lima tahun. Hal-hal yang demikian menurutnya harus ditinggalkan. “Yang merusak dalam kehidupan perlu ditinggalkan,” papar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu. 

Ia juga berharap Pemilu tidak seperti dagang sapi. “Juga tidak seperti pasar malam,” ungkapnya. 

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, itu menyebut seperti pasar malam sebab di sana, orang baik, pencuri, tokoh agama, berbaur. Tidak jelas mana yang baik dan buruk berkumpul.

Dirinya dalam Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2020 berharap tidak akan terjadi politik uang dan praktek-praktek dagang sapi. “Pilihlah pemimpin yang mempunyai visi dan misi,” tegasnya. 

Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada yang digelar diharap juga bisa berlangsung dengan damai. Dalam Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020, bisa jadi situasi pandemi COVID-19 masih menggejala. Ia meminta dalam setiap proses dan tahapan Pilkada yang ada, masyarakat, tim sukses, dan calon kepala daerah menerapkan protokol-protokol kesehatan. 

“Terhindar dari penularan COVID-19, tak ada politik uang dan dagang sapi serta berlangsung damai, itu harapan kita dalam Pilkada 2020,” tutur alumni PMII itu.

 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID