logo rilis
Tanggapi Karhutla, DPR Ajak Pemerintah Revisi UU PPlH
Kontributor
Nailin In Saroh
16 September 2019, 22:10 WIB
Tanggapi Karhutla, DPR Ajak Pemerintah Revisi UU PPlH
Ilustrasi Kebakaran Hutan

RILIS.ID, Jakarta— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak serius terhadap kesehatan, aktivitas pendidikan, dan ekonomi masyarakat. DPR meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) agar karhutla tidak menjadi bencana ekonomi di Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo meminta, pemerintah dan DPR merevisi UU PPLH untuk menyelamatkan Indonesia dari bencana karhutla. Menurutnya, revisi peraturan perundang-undangan yang besar dalam perancangan mitigasi atau evaluasi terhadap kebakaran hutan yang kerap terjadi.

"Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang PPLH memperbolehkan satu orang membuka lahan dengan cara melepaskan hutan seluas dua hektare. Jika satu orang warga masyarakat melepaskan dua hektare, 10 orang sudah 20 hektare. 20 hektare itu dapat menyebabkan kebakaran seluas hektare. Ini harus dikaji kembali, "ujar Firman untuk mengumumkan, Senin (16/9/2019).

Politisi Partai Golkar menambahkan, ada pasal tersebut di dalam UU PPLH semakin sulit untuk melaksanakan pembukaan melalui cara dibakar. Terlebih, artikel itu menyebut, membuka lahan dengan cara diizinkan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing.

"Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan / Lahan juga harus direvisi. Sebab, izin memperbaiki lahan jelas terulis dalam Pasal 4 Ayat 1. Bunyinya, masyarakat hukum adat yang ingin menggunakan ladang dengan luas lahan maksimum 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas wajib bagi kepala desa, "tandasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengatasi karhutla. Menurutnya, Jokowi harus bergerak seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pusat untuk memitigasi dan mengatasi dampak agar tidak semakin meluas, terutama terhadap kesehatan masyarakat.

"Fraksi PKS prihatin atas bencana kebakaran hutan di Riau yang berdampak serius bagi warga. Kejadian ini tidak bertentangan dengan aktivitas warga, tetapi sudah menyelamatkan keselamatan jiwa karena gangguan kesehatan," ujar Jazuli.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan, kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun harusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah. "Harusnya, seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pusat dapat memitigasi dan mengatasi. Pedih kita melihat kondisi faktual di Pekanbaru Riau dan sekitarnya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pertanggung jawaban pengenyelesaian karhutla bukan hanya terletak pada pundak Presiden Jokowi. Menurut dia, bencana itu menjadi tanggung jawab kementerian / lembaga, dan juga masyarakat.

Pria yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, segenap masyarakat harus saling bahu-membahu dalam melakukan menantang karhutla. “Ini harus kita dorong, karena tidak hanya tanggung jawab presiden. Ini tanggung jawab kita sebagai masyarakat, kementerian, juga DPR, dan kita semua harus mengurus lingkungan, "tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (15/9/2019).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID