Home » Peristiwa » Daerah

Tak Terbitkan Sertifikat Tanah, Pengembang Bisa Gugat BPN

print this page Sabtu, 13/1/2018 | 18:49

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, pengembang bisa menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN), bila tak mengeluarkan Hak Penggunaan Lahan (HPL) ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Dia lalu mencontohkan dengan Pulau D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

"Kalau sekiranya pekerjaan reklamasi Pulau D sudah selesai dan HPL atau HGB-nya tak dikeluarkan, nah, yang wanprestasi itu siapa? Yang wanprestasi bisa digugat oleh pengembang. Dan saya kira, kalau digugat, ya, ganti rugi," ujarnya sela diskusi via sambungan telepon di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengingatkan, proyek reklamasi diinisiasi sejak pemerintahan Soeharto. Saat itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggandeng swasta untuk membangun proyek tersebut dengan biaya dari pengembang.

"Swasta melaksanakan pembangunan sesuai dengan desain yang disodorkan pemerintah, ‎dibiayai pihak swasta, dan dengan kesepakatan. Apabila reklamasi sudah selesai, maka akan dikeluarkan HPL atas nama Pemda DKI dan HGB atas nama pengembang yang mengerjakan reklamasi itu," terangnya.

Pada akhir Desember 2018, Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengirim surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, agar menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Salah satu pertimbangannya, masih melakukan pengkajian terkait megaproyek pulau palsu.

Penulis Ainul Ghurri
Editor Fatah Sidik

Tags:

DKI JakartaBPNReklamasi JakartaYusril Ihza Mahendra