logo rilis

Tak Sesuai Realitas, Alasan Hakim Konstitusi Dianggap Tidak Logis
Kontributor

11 Januari 2018, 22:16 WIB
Tak Sesuai Realitas, Alasan Hakim Konstitusi Dianggap Tidak Logis
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Effendi Ghazali, menilai, pertimbangan hakim konstitusi banyak yang tak logis dalam menolak judicial review yang diajukannya terkait ambang batas presidensial (presidential threshold).

Pakar komunikasi politik ini kemudian mencontohkan salah satu alasan majelis hakim menolak permohonannya, yakni kemungkinan terjadinya penyederhanaan partai berdasarkan kesamaan platform. Baginya, itu tak realistis, lantaran tidak terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Coba lihat di pilkada, mana ada persamaan platform? Yang penting, siapa mendaftar bersama siapa, kemudian cukup," ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Effendi bersama sejumlah pihak dan partai, beberapa waktu lalu, menggugat UU Pemilu, khususnya poin presidential threshold. Tapi, dalam putusannya, MK menolak permohonan tersebut, meski disertai perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Argumen tersebut, menurut akademisi Universitas Indonesia (UI) ini, bertentangan dengan dinamika politik yang disuguhkan partai. Partai, katanya, tak lagi mempertimbangkan kesamaan visi yang akhirnya membuat jumlahnya semakin mengerucut.

"Pengucapan hakim MK bertentangan betul dengan logika yang ada di masyarakat," tegasnya.

Effendi menambahkan, putusan MK tersebut berimplikasi pada kemungkinan calon Presiden tunggal pada Pemilu 2019 mendatang. "Siap-siap menuju ke calon Presiden tunggal. Bisa menuju ke sana, kalau nanti tidak cocok koalisinya," tandasnya.


#UU Pemilu
#Effendi Ghazali
#MK
#Presidential Threshold
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)