logo rilis
Tak Puas Putusan Hakim, KPK Banding Kasus Nur Alam
Kontributor
Tari Oktaviani
18 April 2018, 09:38 WIB
Tak Puas Putusan Hakim, KPK Banding Kasus Nur Alam
Gubernur nonaktif Sultra, Nur Alam, duduk di kursi terdakwa mendengarkan JPU KPK membacakan tuntutan terhadapnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 8 Maret 2018. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait vonis suap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Jaksa Penuntut KPK sudah mendaftarkan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (17/4).

"Jaksa sudah mengajukan dan mendaftarkan banding pada Selasa (3/4). Memori banding akan disampaikan menyusul," kata Juru Bicar KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (18/4/2018).

Salah satu alasan banding tersebut dikatakan Febri lantaran Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak mempertimbangkan kerugian keuangan negara akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan Nur Alam kepada PT Anugerah Harisman Barakah (AHB).

Padahal, dalam tuntutan Jaksa KPK disebutkan berdasarkan perhitungan, kerugian keuangan negara terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, mencapai Rp2,7 triliun.

"Putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan," kata Febri.

Tak hanya itu saja, KPK juga keberatan karena Majelis Hakim hanya memutuskan Nur Alam bersalah melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang. Padahal, Nur Alam juga kuat melanggar Pasal 2 UU Tipikor.

Vonis pidana penjara selama 12 tahun yang diputus hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjadi alasan KPK mengajukan banding.  "Pembuktian Jaksa terkait tuntutan jaksa yaitu pasal 2, Majelis Hakim memutus berdasar pasal 3 UU Tipikor. Jaksa juga memasukkan terkait putusan pidana yang bersangkutan, meski hakim telah memutus 2/3 dari tuntutan jaksa," katanya. 

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Rabu (28/3).

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp2,3 miliar subsider 1 tahun serta pencabutan hak politik Nur Alam selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Hukuman terhadap Nur Alam ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Nur Alam dihukum 18 tahun pidana penjara dan membayar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)