logo rilis

Tak Menutup Kemungkinan, KPK Jerat Lippo Group Sebagai Tersangka Koorporasi
Kontributor
Tari Oktaviani
16 Oktober 2018, 16:50 WIB
Tak Menutup Kemungkinan, KPK Jerat Lippo Group Sebagai Tersangka Koorporasi
Gedung KPK Jakarta. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat Lippo Group sebagai tersangka korporasi. Ini mengingat ditemukannya praktik dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Di mana Meikarta sendiri diketahui merupakan unit bisnis Lippo Group.

"Sudah jadi komitmen KPK kalau memang pidana korporasinya bisa dikenakan tentu demi keadilan (Lippo Group ditetapkan sebagai tersangka). Karena sudah ada yang dikenakan ya, KPK harus 'prudent'," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmoramg saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (16/10/2018).

Adapun selama ini KPK juga telah menerapkan pidana korporasi kepada tiga perusahaan yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati.

Dalam setiap kasusnya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu dalam kasus suap proyek Meikarta di Bekasi ini, KPK dikatakannya perlu mempelajarinya lebih lanjut.

"Sabar dulu dipelajari pelan-pelan, enggak akan lari gunung dikejar. Hukum itu yang utama itu keadilanya bukan dendamnya, apalagi atasi masalah malah timbul masalah baru," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menduga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya menerima suap dari pihak Lippo Group.

Neneng dan anak buahnya diduga telah menerima sekitar Rp7 miliar dari yang dijanjikan sejumlah Rp13 miliar oleh Lippo Group. Uang tersebut diserahkan atas sepengetahuan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Sementara itu, KPK juga telah menyita dua unit mobil dan uang dalam bentuk pecahan Dollar Singapura dan Rupiah terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Adapun, dua unit mobil tersebut yakni berjenis Toyota Avanza milik Taryadi dan Toyota Innova milik Henry Jasmen. Sementara total uangnya yakni, 90 ribu Dollar Singapura dan Rp513 Juta.

"Dari lokasi tim mengamankan barang bukti tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief dalam konfrensi pers Senin malam (15/10).

Laode menyebutkan pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan anak buahnya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.

"Keterkaitan sejumlah dinas dalam proses pe‎rizinan karena proyek tersebut cukup kompleks yakni memiliki renvana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan," ungkapnya.

‎Sementara itu melihat kasus ini, pihak Lippo Group pun angkat bicara. Kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) selaku perusahaan yang juga mengerjakan Meikarta, Denny Indrayana menyampaikan pihaknya akan mengusut kasus ini di internalnya.

"Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi," kata Denny.

Denny juga menegaskan jika memang ditemukan penyimpangan maka PT MSU tidak akan mentolerir dan memberikan sanksi tegas.

"Kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku," ujarnya.

PT MSU dikatakannya juga akan menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)