logo rilis
Tak Hanya Laporkan ke Kejagung, KPK Juga Akan Diminta Supervisi Kasus Arinal
Kontributor
RILIS.ID
21 Februari 2020, 12:00 WIB
Tak Hanya Laporkan ke Kejagung, KPK Juga Akan Diminta Supervisi Kasus Arinal
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. FOTO: RILIS.ID Lampung

RILIS.ID, Jakarta— Usai melaporkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi honorarium pada tahun 2015, Front Lampung Menggugat (FLM) juga akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut campur tangan untuk melakukan supervisi kasus tersebut. 

Pasalnya, FLM merasa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tak merespons laporan yang dilayangkan oleh LSM tersebut. Adapun kasus itu diduga dilakukan Arinal saat masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. 

“Diperlukan campur tangan dingin dari KPK dalam perkara ini," kata Koordinator Presidium FLM, Hermawan, beberapa waktu lalu. 

Hermawan menilai, kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Arinal adalah salah satu dari sekian banyak perkara yang mandek di Kejati.

"Saya yakin banyak lah perkara tunggakan yang tidak terselesaikan secara tuntas,” ujarnya. 

Hermawan menilai, KPK bisa melakukan supervisi terhadap perkara-perkara yang ditangani kejaksaan dalam kondisi tertentu.

“Saya rasa ada ketentuan supervisi KPK untuk beberapa perkara-perkara khusus,” ungkap dia.

Dia meyakini, supervisi yang dilakukan KPK terhadap satu perkara akan membuka secara gamblang segala hal yang mengganjal dalam proses penyidikan. Selain itu, menurutnya, juga dapat diketahui ada atau tidaknya pihak-pihak yang sengaja menghalang-halangi proses penyidikan tersebut. 

“Saya tidak bicara penyidik dalam hal ini jaksa, tapi saya juga bicara secara universal yang didalamnya juga ada BPK sebagai juru hitung kerugian negara yang menjadi salah satu dasar jaksa dalam menelaah perkara,” tegasnya.

Dia memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat kepada KPK terkait permintaan supervisi perkara dugaan korupsi Arinal tersebut.

“Segera kita bersurat ke KPK," tandasnya. 

Sebelumnya, Front Lampung Menggugat (FLM) melaporkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Arinal dilaporkan dalam kasus dugaan korupsi honorarium pada tahun 2015. 

Saat itu, Arinal masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. 

Arinal sendiri sebelumnya telah dilaporkan oleh FLM ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam kasus tersebut. Namun, kasus itu dilaporkan FLM ke Kejagung lantaran Kejati dianggap lambat dalam merespons. 

"Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap penegakan supremasi hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung," kata Koordinator Presidium FLM, Hermawan, Rabu (19/2/2020). 

FLM melaporkan kasus tersebut ke Kejagung pada Senin (17/2/2020) kemarin. Laporan LFM itu mendapatkan dukungan dari 14 LSM dan ormas. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID