logo rilis
Tak Efektif, Keanggotaan DK PBB Dinilai Perlu Dievaluasi
Kontributor
Syahrain F.
17 Mei 2018, 16:52 WIB
Tak Efektif, Keanggotaan DK PBB Dinilai Perlu Dievaluasi
Rapat DK PBB. FOTO: Dok. PBB

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Timur Tengah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Basyar menyoroti lemahnya fungsi PBB dalam mengehentikan kekerasan tentara Israel.

Dia mengatakan, sudah saatnya dunia internasional mengevaluasi keanggotaan tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang hanya terdiri dari lima negara.

Sebab, penentuan lima negara tersebut hanya berdasarkan pada pemenang Perang Dunia II yang sudah berlangsung sangat lama.

“Sekarang sudah tidak relevan karena terbukti mereka juga tidak dapat mewujudkan perdamaian dunia,” kata Hamdan, hari ini (17/5/2018), di Jakarta.

Dia lantas mengusulkan agar keanggotaan DK PBB ditentukan berdasarkan perwakilan negara kawasan sehingga keterwakilannya menjadi lebih luas.

Namun Hamdan menggarisbawahi, sistem hak veto di DK PBB juga harus dievaluasi karena sering disalahgunakan demi kepentingan anggotanya, seperti yang dilakukan AS dan Rusia.

“Hak veto harus dihapuskan dan diganti dengan voting mayoritas,” ujar Hamdan kepada kantor berita Anadolu Agency.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan menghadiri Sidang Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, yang akan membahas kondisi Palestina pasca pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan aksi kekejaman tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

“Rencananya memang undangannya sudah disampaikan kepada kita, dan presiden tadi memberi petunjuk agar wapres yang mewakili,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (16/5).

Indonesia berharap agar pertemuan Sidang Luar Biasa OKI menghasilkan pernyataan konkrit mengenai nasib Palestina. Selain itu, Indonesia juga akan mengkampanyekan agar negara-negara OKI meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan.

“Pesannya yang akan kita bawa ingin [hasil] lebih konkrit dan yang mendesak agar DK PBB bertanggung jawab,” tambah Wamenlu.


500
komentar (0)