logo rilis
Tak Beralasan, Penolakan terhadap Permenhub 108/2017
Kontributor
Zul Sikumbang
22 Maret 2018, 22:29 WIB
Tak Beralasan, Penolakan terhadap Permenhub 108/2017
Ratusan sopir taksi online berbagai daerah melakukan aksi damai menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2018). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat, Cecep Handoko, menyatakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tak beralasan. Soalnya, penyusunannya melibatkan semua pihak.

"Pembuatan Permenhub 108/2017 dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, transportasi konvensional, transportasi online, dan juga pemerintah. Jadi, aneh jika tiba-tiba ada pihak yang mengaku mewakili seluruh driver online membantah aturan itu," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Cecep lantas mempertanyakan inkonsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. Sebab, Permenhub dikeluarkan Menteri Perhubungan yang notabene bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Bisa juga soal PDIP yang tidak menjalankan sila kelima dari Pancasila, karena berat terhadap salah satu pihak, yakni driver online. Sementara, abai terhadap eksistensi sopir transportasi konvensional yang sudah ada sejak dulu," jelasnya.

"Apalagi, legislator itu dari partai pendukung penguasa. Harusnya paham bagaimana mengawal kebijakan pemerintah, tanpa harus menimbulkan kegaduhan," imbuh Cecep.

Dia juga menyayangkan sikap aplikator yang dengan semena-mena terhadap pengemudi dalam jaringan (daring). Misalnya, memutus hubungan mitra sesuka hati mengakitbatkan adanya potensi kerugian kredit kendaraan.

"Kenapa bukan itu yang diperjuangkan? Berapa potensi pajak yang digelapkan, karena cara aplikator yang proses bisnisnya cheating (curang)," ungkapnya.

"Kenapa mereka (Aliando) tidak membela ribuan sopir yang putus mitra dengan aplikator? Padahal, itu yang menyebabkan mereka demo karena tidak bisa mengikuti aturan pemerintah," kata Cecep. Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) merupakan pihak yang menolak regulasi taksi daring.

Bila ada legislator yang berpendapat Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 cacad hukum, menurut Cecep, seharusnya Aliando menggugat ke Mahkamah Agung (MA). "Kecuali pergerakan para pengemudi yang tergabung dalam Aliando selama ini memang sudah ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu," pungkasnya.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)