logo rilis

Tak Ada Serbuan Balasan, Fraksi PKS Apresiasi Polri
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
11 Mei 2018, 15:50 WIB
Tak Ada Serbuan Balasan, Fraksi PKS Apresiasi Polri
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta Polri mengevaluasi sistem penanganan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) agar kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Cabang Salemba di Kompleks Mako Brimob tidak terjadi kembali.

"Saya juga meminta Polri melakukan penyelidikan yang komprehensif, transparan dan akuntabel mengapa insiden ini bisa terjadi di Rutan yang berada di komplek markas satuan elite Polri yang begitu terlatih," kata Jazuli di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dia menilai, Polri harus mengevaluasi internal prosedur penanganan para napi teroris karena insiden di Rutan Cabang Salemba, bisa dikatakan kecolongan dan kelengahan sistem penanganan napiter.

Menurut dia, masyarakat juga belum tahu pasti apa penyebab insiden tersebut, apakah ada aktor intelektual, serta faktor-faktor pemicu yang menyulut tindakan brutal itu.

"Untuk itu penyelidikan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel sangat penting dilakukan dalam kasus ini," ujarnya.

Dia juga mengapresiasi, upaya aparat kepolisian dalam menangani insiden yang merenggut 6 nyawa, terdiri dari lima aparat dan satu napiter.

Menurut Jazuli, aparat Kepolisian berhati-hati dan tidak terpancing emosi melakukan penyerangan balasan dan tetap menempuh jalan negosiasi, sehingga tidak jatuh korban lebih banyak lagi khususnya dari para narapidana.

"Saya berharap insiden ini menjadi yang terakhir kalinya dan tidak terulang lagi dan publik memberi kepercayaan penuh penyelidikan kasus ini kepada Polri dan tidak mengembangkan spekulasi negatif dan tidak produktif yang memperkeruh suasana," katanya.

Dia meminta masyarakat untuk memercayakan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kerusuhan tersebut kepada Kepolisian.

Jazuli berharap Polri bisa menyampaikan hasilnya kepada publik termasuk parlemen dengan jelas dan transparan, serta yang terpenting harus jadi pelajaran agar jangan sampai insiden serupa terjadi lagi.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)