Home » Peristiwa » Nasional

Tak Ada Ampun untuk Reklamasi, Warga Jakarta di Belakang Anies-Sandi

print this page Rabu, 11/10/2017 | 13:20

Pasangan Anies-Sandi yang akan dilantik Oktober ini sudah sejak lama menolak reklamasi teluk Jakarta. FOTO: RILIS/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Warga DKI Jakarta tidak akan lupa salah satu alasan memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017 karena ketegasannya dan pemihakannya kepada rakyat termasuk nelayan. Karena itu Anies-Sandi diharapkan untuk tetap berkomitmen dan tidak ada kompromi dengan reklamasi teluk Jakarta.

"Salah satu alasan mayoritas warga Jakarta memilih pasangan Anies-Sandiag pada Pilkada DKI Jakarta 2017 karena ketegasan pasangan ini menolak dilanjutkannya proyek reklamasi 17 pulau di Pesisir Utara Jakarta," kata Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Jakarta Rabu (11/10/2017).

"Reklamasi sama sekali tidak dibutuhkan warga Jakarta malah menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional dan dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum," tambahnya.
 
Fahira juga mengatakan, kemenangan telak hingga dua digit pada pilkada menunjukkan mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. "Untuk reklamasi jangan ada kompromi, warga Jakarta ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi," ujar Fahira.

 Mereka boleh punya kuasa, wewenang, dan uang, lanjut Fahira, tetapi selama rakyat bersatu dan katakan ‘tolak reklamasi’ kekuatan apapun pasti tunduk.

Fahira mengungkapkan, keputusan pemerintah pusat mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di pesisir utara Jakarta yang telah dihentikan sejak 2016 lalu menjadi ujian. Bukan hanya bagi Anies-Sandi tetapi juga bagi mayoritas warga Jakarta yang sudah begitu jengah menyaksikan atas nama pembangunan berbagai pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja.
 
"Salah satu alasan penghentian sementara reklamasi pada 2016 lalu karena ditemukan berbagai pelanggaran aturan dan hukum. Tetapi hingga saat ini publik belum mendengar para pengembang yang melanggar ini diberi sanksi hukum. Sementara itu, menjelang pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta malah keluar keputusan reklamasi dilanjutkan," sesalnya.
 
“Saya juga mendapat laporan banyak pihak tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan saluran untuk menyampaikan keberatan reklamasi dilanjutkan tidak dibuka secara luas. Publik Jakarta itu sudah lelah melihat berbagai pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan terang-terangan hanya demi kepentingan pengembang,” ujarnya.

Publik pun, kata Fahira, hanya disuguhkan informasi bahwa reklamasi adalah satu-satunya solusi keterbatasan lahan di Jakarta, solusi mencegah banjir, bahkan katanya solusi menyelamatkan kerusakan Pantura Jakarta. 

"Seakan publik diarahkan, reklamasi sebuah keharusan dan tindakan mulia. Padahal, kepentingan bisnis lebih besar. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan jadi masalah bagi mereka. Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka (pengembang),” pungkas Fahira.

Penulis Yayat R Cipasang

Tags:

reklamasiteluk jkartapilkada jakartamoratorium

loading...