Yudhie Haryono

Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center. 

Tabungan Kita

Senin, 6/11/2017 | 23:14

NEGARA gagal. Apa cirinya? Bisanya utang. Itu pun ulangan, mengulang teorema rezim sebelumnya. Tak punya terobosan. Tak punya kecerdasan. Defisit kegeniusan.

Dalam catatan ekonom Salamuddin Daeng (2017), RAPBNP 2018 pemerintah berencana menambah utang sekitar Rp450-500 triliun untuk menutup defisit. Melebarnya defisit ini dikarenakan pemerintah gagal meraih target penerimaan negara (pajak, dll.).

Tahun 2017, utang pemerintah yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai Rp1.721,69 triliun, meningkat sebesar Rp446,66 triliun. Pada saat pertama kali Jokowi berkuasa, SBN hanya sebesar Rp1.275 triliun.

Sementara utang pemerintah yang bersumber dari luar negeri tahun 2017 sebesar US$170,28 miliar atau sebesar Rp2.298,80 triliun. Utang ini mengalami peningkatan sebesar US$40,6 miliar atau Rp547,37 triliun.

Dengan demikian, akumulasi utang pemerintah yang berasal dari SBN ditambah utang luar negeri (ULN) mencapai Rp4.020,49 triliun. Utang tersebut bertambah pada era pemerintahan Jokowi sebesar Rp994,03 triliun. Ini adalah pencapaian tertinggi dibandingkan pemerintahan mana pun yang pernah berkuasa di Indonesia. Akibatnya, setiap tahun, rata-rata pemerintah harus membayar bunga sebesar Rp253.5 triliun. Cicilan sebesar Rp65,5 triliun (diambil dari data cicilan 2017), plus utang jatuh tempo sebesar Rp390 triliun. Jadi total kewajiban yang harus dibayar pemerintah adalah Rp709 triliun setiap tahun.

Tentu, dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki rasio debt services terhadap ekspor yang tertinggi, mencapai 39,6 persen. Nilai ini jauh melewati batas aman rasio berdasarkan DSF IMF dan Bank Dunia sebesar 25 persen.

Kegagalan mencari alternatif pemasukan APBN ini, menurut Rizal Ramli (Menko Perekonomian 2000-2001), menyebabkan pemerintah membuat RUU PNBP yang mengenakan pungutan (service charge) dalam kegiatan-kegiatan terkait pelayanan publik, yang seharusnya gratis. Sebab, pajak seharusnya hanya dikenakan pada kegiatan komersial, bukan terkait pelayanan publik (public goods).

Utang yang menumpuk menyebabkan kemiskinan akut. Tak mampu berimprovisasi. Tak ada inovasi. Dus, kekayaan yang berkurang dan tak bertambah itu buah dari kegagalan rezim dari sisi fungsi negara: memajukan kesejahteraan umum.

Kini pertanyaannya, "Apa jawaban kita? Jika aku presiden, yang harus dilakukan adalah rekapitalisasi. Terutama BUMN kita. Ini adalah kesadaran memastikan sumber-sumber pendanaan negara sehat, kuat, dan berkelanjutan.

Hal ini penting, karena selama ini kekayaan negara di BUMN dibuat menjadi: a) Merugi, b) Sumber KKN, c) Praktik mark up, d) Praktik privatisasi, e) Beban utang negara, f) Bancakan elite parpol yang berada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat APBN kita minus karena sumbernya kempis (pajak, cukai, dan utang), maka program ini menjadi sangat penting untuk dikerjakan.

Potensinya sangat besar dan konstitusional. Sekitar Rp60 ribu triliun. Inilah program mewargakan ekonomi dan mengekonomikan warga: sokoguru keekonomian kita. Inilah yang akan mengubah secara riil arsitektur ekopol kolonial menjadi ekopol berdaulat, berkesejahteraan, bermartabat, dan berkeadilan. Dengan BUMN yang kuat, profesional dan canggih, bukan utang yang kita produksi, melainkan tabungan.

Tabungan akan membuat pertahanan negara menguat, ruang improvisasi melebar, nalar inovasi mentradisi, potensi warisan akan gagah. Soalnya adalah, kapan itu dikerjakan.