logo rilis

Syarkawi Rauf: BPK Baru untuk Kesejahteraan Rakyat
Kontributor
Yayat R Cipasang
16 April 2018, 18:26 WIB
Syarkawi Rauf: BPK Baru untuk Kesejahteraan Rakyat
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Syarkawi Rauf . FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

CALON anggota Badan Pemeriksa Keuangan Syarkawi Rauf mendapat nilai tertinggi dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini tinggal menghadapi “ujian terakhir” di Komisi XI DPR untuk memperebutkan satu tiket anggota BPK.

Konsep yang diusungnya adalah BPK baru yang bebas dan mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Seperti apa wujud BPK baru tersebut? Berikut bincang wartawan rilis.id Yayat R Cipasang dengan Doktor ekonomi dari Universitas Indonesia ini. 

Seperti apa konsep dan peran BPK ke depan?

Saya berharap ke depan terwujud BPK yang baru. Dalam artian BPK yang bebas dan mandiri dengan fokus pada pemeriksaan kinerja untuk kesejahteraan rakyat.

Bisa diceritakan seperti apa pemeriksaan BPK selama ini?

Secara umum, persentase pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK masih di bawah pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Ke depan, pemeriksaan kinerja, terutama dalam menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, harus bermanfaat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini harus menjadi prioritas BPK. 

Penyebabnya?

Ada beberapa alasan seperti keharusan melakukan pengujian kepatuhan terhadap perundang-undangan untuk ketiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK dan kecenderungan SPI pada entitas yang belum andal sehingga diperlukan penilaian sistem pengendalian internal (SPI) secara keseluruhan entitas (populasi). Sementara pada umumnya, pemeriksaan kinerja lebih fokus pada area tertentu (key area).

Kemudian, BPK masih belum tegas menggunakan jenis pemeriksaan PDTT dan kinerja dalam melaksanakan pemeriksaan atas program kesejahteraan rakyat.

Apa perbedaan utama pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan PDTT?

Pemeriksaan kinerja menggunakan kriteria yang dikembangkan bersama oleh entitas dengan maksud untuk mendorong perbaikan kinerja berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen yang baik. Sementara PDTT menggunakan kriteria yang sudah ada, berupa peraturan perundang-undangan. 

Perbedaan berikutnya adalah tentang “kekuatan” rekomendasi, yaitu fungsi rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja untuk memperbaiki kinerja program entitas, sementara rekomendasi dalam PDTT lebih bersifat sebagai “hukuman” atas permasalahan yang ditemukan. 

Implementasi konsep BPK baru, apa yang harus dilakukan?

Saya pikir BPK harus mempercepat perubahan paradigma pemeriksaan dan pemeriksa yang menekankan pada pemeriksaan kinerja (performance audit). Paradigma pemeriksaan kinerja ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan ukuran-ukuran yang dapat dinilai secara kuantitatif. 

Perubahan paradigma pemeriksaan ini penting untuk merespons perkembangan demokrasi ekonomi, politik dan reformasi dalam bidang hukum. 

Terkait pemeriksa BPK, apa yang mesti diperbaiki?

Tentu pemeriksa BPK perlu melengkapi pengetahuan, instrumen analisis dan metodologi pemeriksaan kinerja yang berorientasi outcome atau impact guna menilai pelaksanaan pembangunan yang berada pada rentang dimensi waktu jangka panjang. 

Dalam paparan Anda di hadapan DPD disebutkan salah satu rekomendasi untuk melahirkan BPK baru di antaranya membangun hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga donor. Bisa dijelaskan?

Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan anggaran negara terbatas sehingga bantuan dana dari lembaga donor akan sangat membantu membiayai pengembangan kapasitas SDM pemeriksa kinerja di BPK.

Anda juga mengusulkan pemeriksa BPK tidak didominasi keahlian akuntantasi dan auditing? 

Saya berharap kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa kinerja harus bersifat komprehensif, tidak terbatas pada pengetahuan tentang ilmu akuntansi dan auditing. Tetapi juga harus memahami administrasi publik. Sebuah tim pemeriksaan kinerja, didesain dengan melibatkan pemeriksa dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan sehingga sebuah tim pemeriksaan kinerja akan mempunyai perspektif yang bersifat makro dan multidimensi. 

Sistem rekrutmen pegawai BPK juga harus mempertimbangkan kebutuhan BPK atas pemeriksaan kinerja. Pemeriksa kinerja dituntut memiliki latar belakang keilmuan, seperti hukum, ilmu sosial, administrasi publik, policy analysis, ataupun keahlian di bidang evaluasi.

Selama ini BPK "royal" memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendapat Anda?

Memang entitas pusat maupun daerah banyak yang mencapai opini WTP. Namun demikian, hal tersebut baru merupakan necessary condition. Perlu upaya lain yang bersifat fundamental sebagai sufficient condition, yaitu orientasi pemeriksaan BPK yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. 

Secara operasional, hal ini dapat dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kinerja. Setiap rupiah pengeluaran keuangan negara diharapkan dapat tecermin pada sejumlah indikator kesejahteraan rakyat, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi.

Dalam jangka pendek, BPK perlu lebih fokus untuk mengembangkan pemeriksaan kinerja dalam menilai capaian dan keberhasilan program pembangunan pemerintah yang menghasilkan rekomendasi kepada masing-masing entitas.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)