Home » Inspirasi » Sosok

Syamsuddin Radjab, Hukum dan Politik Senjata Utama Tegakkan HAM

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Syamsuddin Radjab. FOTO: RILIS.ID/Taufiq Saifuddin

HAK ASASI MANUSIA (HAM), di gerbang Reformasi, menjadi kalimat sakti yang gaungnya menggema ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, setelah nyaris dua dekade berlalu, upaya penegakan HAM terus menggelora. Pejuang-pejuang HAM terus tumbuh, tak pernah mati. Salah satunya, Syamsuddin Radjab.

Bagi Olleng, panggilan karibnya, di mana ada ketimpangan dan ketertindasan, di situlah gerak ia pancangkan. Ia jadikan hukum dan politik kekuasaan sebagai alat perjuangan. 

Tokoh muda kelahiran Jeneponto, 24 Februari 1974, ini memandang, hukum dan politik ibarat dua sisi mata uang, tak terpisahkan. Di dua ranah itu, ia yakin perjuangan menegakkan HAM menjadi bukan sekadar impian.

“Saya sejak mahasiswa sudah aktif di lembaga-lembaga bantuan hukum. Saya memilih Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) untuk bergerak. Kami fokus dan mencurahkan perhatian terhadap kesewenang-wenangan aparat hukum,” ungkap Olleng saat ditemui di rumahnya di kawasan Pasar Minggu beberapa waktu silam.

Dengan wajah serius, usai menyeruput kopi hitamnya, ia lanjutkan berkisah.

Konflik agraria, tutur Olleng, kerap menjadi akar perbenturan antara politik kekuasaan dengan masyarakat sipil. Perebutan tanah oleh konspirasi pengusaha dan penguasa tak jarang membuat air mata rakyat berderai.

Saat ia menangani konflik agraria di Makassar, ia saksikan langsung, kebutuhan akan lahan oleh pengembang dan elite politik lokal memaksa masyarakat menyerahkan tanahnya. Imbasnya, banyak rakyat kecil menjadi korban. Mereka tergusur dari tanah yang didiami sejak empat generasi sebelumnya.

Alasannya tak muluk, mereka rakyat kecil ini, yang selalu dimobilisasi saat pemilu, tak memiliki sertifikat tanah. Kalaupun mereka ingin mengurus sertifikat, harganya selangit. “Puluhan juta bahkan ratusan juta,” ujar Olleng dengan nada parau.

Olleng berdecak, kepalanya menggeleng. Bagaimana mungkin perumahan yang didiami sebagian masyarakat, perkantoran yang ditempati oleh para pekerja, adalah hasil rampasan elite politik dan ekonomi terhadap sebagian besar masyarakat lainnya. Hati nuraninya berontak, tekadnya kuat untuk membela. Ia galang kekuatan. Bersama rakyat, ia melawan. Tapi sayang, mereka sulit dikalahkan.

Tak hanya soal agraria, kasus penegakan HAM juga ia perjuangkan. “Saat saya masih di PBHI, ada kasus pemerkosaan bupati kepada pembantunya. Ini menghebohkan Sulsel waktu itu. Sampai sang pembantu melahirkan, bupati ini tak mau bertanggung jawab. Semua pengacara tak berani menangani kasus ini, karena bupati dikenal bengis dan kejam. Akhirnya, kami tangani,” jelas Olleng penuh semangat.

Berbulan-bulan lamanya, masyarakat Sulsel ribut perihal kasus ini. Olleng bersama teman-teman seperjuangannya yang berkhidmat untuk penegakan hukum dan kemanusiaan tak ada takut sedikit pun. Mereka lalu bersepakat untuk melawan, meja hijau pun digelar. Habis-habisan, segala kekuatan dicurahkan.

Namun, nasib berkata lain, Olleng tertunduk, “Lagi-lagi, saya mau mengatakan, hukum tidak berpihak pada kaum papa. Kasus ini tidak berlanjut, padahal nyata-nyata tes DNA sudah membuktikan sang bupati bersalah. Hanya karena kekuasaan, keadilan lalu hilang entah ke mana,” keluhnya, lirih!

Dua puluh tahun sudah Olleng menghabiskan masa mudanya untuk berjuang menegakkan HAM. Meski sering berhadapan dengan penguasa sebagai lawan, tak membuatnya alergi terhadap kekuasaan. Ia berpandangan, kekuasaan akan baik bila diisi oleh orang-orang baik. Alasan itulah yang membawa dirinya tetap dekat dengan para pengendali kebijakan. Dengan mereka, ia tetap aktif menjalin komunikasi, memberi saran atau masukan.

Memang, diakuinya, efek yang ia lakukan belum terlalu masif. Tapi paling tidak, sedikit-banyak turut memengaruhi alam pikiran sang penentu kebijakan.

“Yang agak mengesankan bagi saya, awal Jokowi-JK terpilih, saya termasuk orang yang dipilih untuk menyusun reorientasi struktur kementerian. Jadi penamaan kementerian baru saat ini saya ikut terlibat. Hampir 80 persen konsep kami masuk,” terang Olleng dengan nada bangga.

Pria yang hobi membaca ini bercita-cita akan lahirnya altruisme politik. Ia mendamba keadaban politik tercipta di negeri ini. Walau keadaban itu masih jauh arang dari panggang, setidaknya ada anak negeri yang mengupayakan itu. Keadaban politik, baginya, harus diukur secara sosiologis oleh masyarakat yang merasakannya. Apakah alur kehidupannya telah penuh ketaatan terhadap hukum dan politiknya betul-betul bersandar pada demokrasi.

Olleng merasa gelisah dengan pola rekrutmen politik dalam sebuah partai. Ia geram, banyak parpol tak lagi menghargai proses pendidikan politik. Akhirnya, secara instan, kutu loncat pun hilir mudik dari satu partai ke lain partai. Politisi oportunis pun lahir, duit menjadi penguasa baru di jagat demokrasi Indonesia.

“Kaderisasi tak lagi menjadi kata kunci suksesnya sebuah parpol. Pendidikan politik terabaikan. Parpol acap kali hanya menerima oknum berduit untuk dijadikan pejabat politik. Akibatnya, politik kita semakin materialistis dan transaksional,” tegas Olleng tak sanggup menyembunyikan kegemasannya.

Itulah sebab, bagi Olleng, masuk partai politik dan berkiprah di dalamnya bukan lagi substansi terpenting dalam berpolitik. Tapi seoptimal mungkin memberi pengaruh positif bagi para penentu kebijakanlah strategi politik paling jitu yang harus dilakukan para aktivis hari ini.

Ujungnya, sekali lagi ia tegaskan, melalui hukum dan politik yang beradab, Olleng tumpukan harapan akan tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi pertiwi.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Syamsuddin RadjabOllengSosok

loading...