logo rilis

Swasta Lamban Merespons Kecepatan Pemerintah Berinvestasi di Pariwisata
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
27 September 2018, 10:07 WIB
Swasta Lamban Merespons Kecepatan Pemerintah Berinvestasi di Pariwisata
Menpar Arief Yahya dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO: Humas Kemenpar

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menilai, pelaku bisnis pariwisata dari swasta masih lamban dalam merespons pemerintah.

Padahal, menurut dia, pemerintah selama ini telah bergerak cepat dalam berinvestasi di sektor pariwisata tersebut.

Arief mencontohkan, selama ini pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai triliunan rupiah untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) lainnya. 

"Namun investasi ini kurang diikuti oleh swasta. Saya heran pemerintah sudah bergerak cepat, tapi swasta merespons lamban," kata Menpar Arief Yahya dalam acara Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 bertajuk di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Untuk mendukung target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019, ujar Arief, Presiden Joko Widodo telah menetapkan 10 DPP sebagai ‘Bali Baru’ yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger- Semeru, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai

"Dari 10 DPP telah ditetapkan 4 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Di sini pemerintah telah melakukan banyak investasi yang diharapkan diikuti swasta," ujar dia.

Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, lanjut Arief, semua kebutuhan infrastruktur berupa jalan, listrik, air, dan unitilitas serta sarana pendukung lain berkelas dunia sudah dibangun, termasuk bandara internasional dan pelabuhan/marina.

Dalam mendukung destinasi prioritas di Tanjung Lesung, Banten, sebut dia, pemerintah telah membangun jalan tol dari Serang ke Panimbang sepanjang 84 kilometer. Hal itu bisa mempersingkat perjalanan wisatawan dari Jakarta hanya sekitar dua jam.

"Tapi herannya, swasta tidak agresif dalam mengantisipasi kecepatan pemerintah. Seharusnya investasi di sana jangan ditunggu ketika sudah jadi," tegasnya. 

Untuk diketahui, dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh di Sumatera Barat dan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia.

Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp10 triliun dan swasta Rp285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp205 triliun berasal dari pemerintah Rp170 triliun dan swasta Rp35 triliun.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID