logo rilis
Supaya Kampus Tak Disusupi Radikalisme, Begini Caranya
Kontributor
Zul Sikumbang
07 Juni 2018, 16:05 WIB
Supaya Kampus Tak Disusupi Radikalisme, Begini Caranya
Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. FOTO: simas.kemenag.go.id

RILIS.ID, Jakarta— Rencana Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk memantau komunikasi civitas akademika di perguruan tinggi sebagai bentuk antisipasi masuknya paham radikal, dinilai sesuatu yang keliru.

"Ide ini akan menabrak hak asasi manusia (HAM)," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Alih-alih rencana ini akan menangkal radikalisme, justru sebaliknya berpotensi memproduksi radikalis-radikalis baru," tambah dia.

Kemenristek Dikti seharusnya fokus pada upaya pencegahan dan penangkalan paham radikal yang berkembang di lingkungan perguruan tinggi. 

"Pembentukan sistem pencegahan masuknya paham radikal ke perguruan tinggi jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Sistem ini harus komprehensif dari hulu hingga hilir," ujar Reni.

Salah satu yang mendasar adalah melakukan audit secara berkala dan berjenjang, atas bahan ajar termasuk satuan acara pembelajaran (SAP) yang berada di lingkungan perguruan tinggi.

Langkah mendasar ini penting untuk memastikan setiap materi yang disampaikan di lingkungan perguruan tinggi steril dari paham radikal.  

"Perbaiki proses rekrutmen tenaga pengajar dan mahasiswa. Rekrutmen tenaga pengajar baik di PTN maupun di PTS harus memastikan tenaga pengajar, selain cakap dari sisi keilmuwan namun juga harus dipastikan steril dari paham kontra-NKRI," kata dia.

Tuntutan standar kualifikasi tenaga pengajar seperti dosen ber-Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang ditentukan Ristek Dikti jangan sampai mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. 

Pun sebaliknya, pihak Ristek Dikti dalam pemberian NIDN terhadap dosen jangan hanya sekadar berpijak pada syarat formil-administratif. Tapi, lebih dari itu, penelusuran jejak rekam calon dosen ber-NIDN harus jelas dan terang. 

"Rekrutmen calon mahasiswa baru baik di PTN dan PTS juga tidak semata-mata hanya berpijak pada nilai akhir saat di SLTA," tambah dia.

Ia juga menyarankan, perlunya penataan lembaga-lembaga kemahasiswaan di lingkungan PT, seperti Badan Eksekutif Mahassiwa (BEM) termasuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diarahkan pengembangan intelektualitas mahasiswa.

"Bukan sebaliknya, UKM justru dijadikan persemaian faham radikal di lingkungan PT," kata Reni.

Kemenristek Dikti juga harus mempertimbangkan kembali masuknya organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, PMKRI, GMKI dan lain-lain untuk dikembalikan kembali ke dalam lingkungan perguruan tinggi dengan batasan-batasan. 

"Pelibatan organ ekstra kampus dalam kegiatan di intra kampus penting untuk memastikan dialektika di internal mahasiswa berjalan dinamis dan sehat," sarannya

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)