logo rilis
Suksesi Golkar 2019: Bamsoet Dihantui Aklamasi
PENULIS : RILIS.ID , RILIS.ID
10 Juli 2019, 13:11 WIB
Suksesi Golkar 2019: Bamsoet Dihantui Aklamasi

RILIS.ID, — Menuju Desember 2019 tampaknya bukan waktu panjang untuk perebutan kursi nomor satu di Munas Partai Golkar.  Suasana kompetisi sudah menghangat. Sang penantang, Bambang Soesatyo, bahkan sudah beberapa kali melakukan “serangan” ke petahana Airlangga Hartarto. Yang terakhir adalah kecurigaan kubu Bamsoet bahwa ada gerakan di partai pohon besar itu untuk mengakhiri Munas dengan aklamasi bagi Airlangga.

Kita melihat ada indikasi ke arah sana (aklamasi). Menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya," kata Bamsoet saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (8/7). Kecurigaan itu muncul dengan maraknya gerakan menggalang dukungan daerah oleh kubu sebelah. Sehingga bisa saja dukungan itu nanti dibawa ke rapat pleno untuk didorong terjadinya aklamasi. Bamsoet tentu menolak skenario itu, baginya ketua umum Golkar harus lahir dari proses pemilihan yang demokratis, bukan dari rapat pleno.

Soal dukungan itu tampaknya bukan isapan jempol. Petinggi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim bahwa Airlangga kini sudah mengantongi 400 dukungan daerah. Dukungan itu berpotensi terus bertambah, sehingga menurutnya, bukan tidak mungkin akan terjadi aklamasi. Apalagi bagi Agus, aklamasi tidak bertentangan dengan demokrasi sepanjang dilakukan tanpa paksaan.

Yorrys Raweyai, senior Golkar yang berada di kubu Bamsoet, menolak mentah-mentah pernyataan itu. menurutnya tidak ada situasi yang mendesak di partai sehingga perlu dilakukan aklamasi. Ia mengimbau agar pemilihan ketua umum dilakukan sesuai mekanisme, yaitu one man one vote.

Airlangga sendiri menampik tudingan manuver aklamasi itu. “Tidak ada pemilihan melalui pleno.  Antara pemilihan dan pleno adalah dua hal yang berbeda,” tegas Airlangga. Ia bahkan menyebut dirinya telah berlaga di suksesi Golkar sejak 2014, 2016 dan 2017. Sehingga tidak perlu diragukan kredibilitasnya dalam mematuhi mekanisme partai. Airlangga juga menegaskan bahwa AD/ART partai yang mengatur syarat terpilihnya ketua umum dengan minimal 30 persen dukungan. Itulah menurutnya yang harus jadi pegangan.

Kekhawatiran terjadinya aklamasi memang wajar menghantui kubu Bamsoet. Pada beberapa momen, langkah politik Airlangga telah jauh meninggalkan penantangnya. Mulai dari diboyongnya DPD 1 bertemu Jokowi, deklarasi, hingga mengalirnya surat dukungan dari berbagai daerah. Bahkan terakhir Ketua DPD 1 Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, mendaku 33 kabupaten/kota secara bulat memberikan dukungan kepemimpinan Airlangga 

KALBI RIKARDO




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID