logo rilis

Suap APBN, Fitra Desak KPK Periksa Pejabat Kemenkeu
Kontributor
Tari Oktaviani
07 Mei 2018, 15:19 WIB
Suap APBN, Fitra Desak KPK Periksa Pejabat Kemenkeu
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik keterlibatan para pejabat lain di Kementerian Keuangan pascakasus suap dana perimbangan keuangan daerah pada APBN-P 2018.

Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, mengatakan, Yaya Purnomo selaku Kasie Direktorat Jenderal Keuangan bukan tugasnya mengalokasikan dana keuangan.

"Kami mendorong KPK untuk menyelidiki tuntas pihak-pihak yang terlibat. Jika kita lihat tugas dan fungsi Kasie di Direktorat Jenderal Keuangan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengusulkan anggaran transfer kepada daerah," kata Yenny, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Dengan demikian ia menduga Yaya purnomo hanya merupakan makelar dalam pengurusan APBN khususnya Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Terlebih ia tak hanya menerima suap untuk Kabupaten Sumedang ini saja.

"Berdasarkan keterangan KPK saja Yaya Purnomo banyak menerima suap dari orang-orang di daerah. Ahmad Ghaist sendiri berperan sebagai koordinator atau pengepul dana para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang," paparnya.

Lebih jauh, Yenny juga mendorong Pemerintah membuat sistem yang transparan terkait proses perencanana APBN antara pemerintah dan DPR. Ini guna menghindari deal-dealan berujung suap.

"Ini penting agar meminimalisir kong-kalikong terutama melalui UP2DP. Kasus suap yang terjadi saat ini dilakukan sejak dari proses perencanaan, APBN-P 2018 sendiri baru akan dibahas pertengahan tahun akan tetapi di bulan mei sudah ada pergerakan untuk melakukan negosiasi," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka suap. Ia diduga bersama-sama dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta menerima suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN P TA 2018, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.

KPK menduga ada penerimaan total Rp 500 juta yang merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp1,7 miliar.

Menurutnya, uang tersebut diberikan oleh kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast (AG) kepada Amin Santono (AMS) sebesar Rp400 juta pada 4 Mei 2018 sesaat sebelum KPK lakukan tangkap tangan. Selain Amin, Ahmad juga memberikan Rp100 juta duberikan melalui tranfer kepada Eka Kamaludin (EKK) selaku pihak swasta lainnya. Adapun sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," katanya.

Kedua proyek tersebut proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di kabupaten Sumedang senilai Rp 4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kab. Sumedang senilai Rp 21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima yakni AMS, EKK, YP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi AG disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah doubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)