logo rilis
Staf Ahli Kemenhan Digarap KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
10 April 2018, 11:58 WIB
Staf Ahli Kemenhan Digarap KPK
Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Seorang Staf Ahli Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bernama Arief Rahman ikut diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Arief sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi. 

"Dia diperiksa sebagai saksi FA (Fayakhun Andriadi)," kata Juru bicara KPK Febri Diansyahsaat dikonfirmasi, Selasa (10/4/2018).

Belum diketahui apa yang ingib digali dari Arief. Namun Febri menilai penyidik menduga Arief mengetahui seputar pengadaan tersebut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Fayakhun sebagai tersangka. Fayakhun ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I.

Fayakhun diduga menerima ‎hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan 1 persen dari proyek senilai Rp 1,2 triliun atau sebesar Rp 12 miliar.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar US$ 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla.

Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan.

Diketahui, terdapat sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui atau ikut dalam proses pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring Bakamla. 

‎Selain Donny, sejumlah nama anggota DPR juga disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satmon pada Bakamla. Mereka yakni, politikus PDI Perjuangan, TB Hasanuddin dan Eva Sundari; politikus Golkar, Fayakhun Andriadi; serta  Politikus Nasdem, Bertus Merlas. 

Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp 24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp 400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla.

Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan.

Editor: Sukardjito


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)