logo rilis
Soroti Kondisi Ekonomi, Politisi PAN Sarankan Bansos Diganti BLT
Kontributor
Nailin In Saroh
07 Agustus 2020, 13:00 WIB
Soroti Kondisi Ekonomi, Politisi PAN Sarankan Bansos Diganti BLT
Tangkapan layar cuitan Eddy Soeparno. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti kondisi Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 yang mengalami kontraksi 5,32 persen.

Dalam akun media sosial twitter pribadinya @eddy_soeparno, ia berkicau "Resmi sudah. Ekonomi Indonesia triwulan II anjlok 5,32 persen. Konsumsi rumah tangga drop banget. Artinya emak-emak tidak pegang duit. Bahkan produksi rokok juga turun drastis. Artinya, para "ahli hisap" juga stop beli rokok karena dompetnya tipis. Prihatin".

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah "action plan" untuk membalikkan keadaan dan bukan gambaran bahwa kondisi negara lainnya lebih buruk dari kita," tulisnya. 

Setelah melihat akun media sosial itu, awak media mencoba mengkonfirmasi kicauan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional itu.

Dia menjelaskan, Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 terdampak pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19).

"Kontraksi ekonomi untuk kuartal kedua ini memang sudah kami harapkan, tetapi memang antisipasi tidak sedalam yang kami dapatkan laporan dari BPS 5,32 persen. Itu memang ternyata dampak penurunan sangat dalam," ujar Eddy, saat dikonfirmasi, Kamis (6/8/2020).

Menurut dia terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan mulai dari transportasi, pariwisata, perhotelan, hingga restaurant.

Selain itu, dia mulai melihat penurunan daya beli masyarakat.

"Bahkan di sini saya perhatikan sektor tembakau khususnya belanja masyarakat sangat rendah sehingga sektor tembakau terdampak sampai penurunan 10 persen," katanya.

Di tengah kontraksi ekonomi, dia melihat, pengeluaran pemerintah mengalami penurunan. Padahal apabila terjadi kontraksi seharusnya pengeluaran pemerintah harus naik.

"Ada dua permasalahan satu masalah pencairan dana yang sudah APBN saat ini belum capai tingkat maksimal seperti dikeluhkan presiden dan menkeu bahwa penyerapan masih rendah," kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan, agar proses percepatan penyerapan agar dana sampai kepada masyarakat. Bagaimana caranya? yaitu, melalui bantuan langsung tunai dan program padat karya.

"Bisa dalam bentuk BLT atau program padat karya tunai. Misal di desa orang bisa bekerja di sawah, dan lain-lain. Kunci bagaimana masyarakat punya akses dana tunai," ucapnya.

Dia mengusulkan agar pemberian bantuan berupa sembako diganti dengan bantuan langsung tunai agar masyarakat memegang uang.

"Kami sudah mengusulkan bantuan sosial berupa barang sepenuhnya dalam bentuk tunai saja karena satu dana bermanfaat bagi masyarakat untuk membeli hal yang mungkin tidak sesuai dalam bansos barang," tambahnya


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID