logo rilis

Solusi Melarang Mantan Napi Koruptor 'Nyaleg'
Kontributor

19 April 2018, 22:19 WIB
Solusi Melarang Mantan Napi Koruptor 'Nyaleg'
Korupsi. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dianggap tepat. Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tohadi. 

"Hanya, memang harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting, agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan kita," ujarnya via siaran pers di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, regulasi tersebut tak boleh diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Pertimbangannya, PKPU merupakan penjabaran dari Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Bahkan, Pasal 240 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masih memberikan hak bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih menjadi caleg," terangnya.

Mereka diperkenankan menjadi caleg, bila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Karenanya, Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (Lasina) ini mendorong KPU bersama penggiat antikorupsi meyakinkan Presiden, agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Di dalamnya, setidaknya mengubah ketentuan persyaratan caleg dengan memasukkan syarat yang melarang caleg koruptor tersebut.

"Sesuai jadwal tahapan pemilu, pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 hingga 17 Juli 2018. Karena itu, teknis hukum yang mungkin dari sisi waktu melalui terbitnya Perppu," jelas Tohadi.

Langkah tersebut lebih memungkinkan dibanding perubahan undang-undang di Senayan. "Apakah anggota parlemen bersedia melakukan perubahan UU Pemilu? Dari sisi waktu, perubahan undang-undang biasanya juga memakan waktu lama," terangnya.

Alternatif lain, mengajukan uji materi atas Pasal 240 huruf g UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, MK harus mengeluarkan putusan sebelum 4 Juli 2018.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)