logo rilis
Solidaritas Perempuan Ingatkan Pemprov DKI Tak Membangkang Hukum
Kontributor
Afid Baroroh
21 Maret 2018, 14:43 WIB
Solidaritas Perempuan Ingatkan Pemprov DKI Tak Membangkang Hukum
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan pembangkangan hukum dengan merestrukturisasi kontrak kerja sama untuk pengelolaan air. 

"Solidaritas Perempuan mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melakukan upaya merestrukturisasi kontrak kerja sama dengan swasta untuk pengelolaan air. Sebab, jika dilakukan ini merupakan bentuk nyata pembangkangan hukum," kata Puspa Dewy saat dikonfirmasi rilis.id, di Jakarta, Rabu (21/3/2018). 

Menurutnya, jika langkah restrukturisasi itu diambil, maka Pemprov DKI membangkang terhadap putusan Mahkamah Agung No 31/PDT/2017. 

Bahkan, kata Dewy, Pemprov DKI dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, Tentang Pengesahan Kovenan Internasional dan Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Langkah restrukturisasi tersebut, kata Dewy, akan dianggap mempertegas keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada kepentingan korporasi. Padahal, praktik tersebut memberikan dampak buruk.

"Praktik swastanisasi air di Jakarta telah terbukti memberikan dampak buruk bagi masyarakat terlebih perempuan. Masyarakat membayar mahal, untuk ketersediaan dan kualitas air yang buruk," tegasnya.

Ditambah lagi, dengan pelayanan dan fasilitas air yang buruk, serta tidak adanya tindak lanjut negara untuk pengaduan-pengaduan rakyat terhadap pelanggaran hak atas air. 

Akibatnya, peran gender yang dilekatkan pada perempuan memaksa mereka untuk bekerja lebih berat dalam memastikan terpenuhi kebutuhan air untuk dirinya dan keluarga. Efeknya, semakin meningkatkan lapisan beban bagi perempuan.

Terlebih lagi, saat ini sedang mendekati peringatan hari air sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemenuhan hak atas air. Seharusnya, pemerintah mengambil langkah untuk memutus kontrak dan mengembalikannya kepada negara.  

"Seharusnya, langkah yang diambil pemerintah adalah memutus kontrak dan mengembalikan pengelolaan air kepada negara  dengan memastikan keterlibatan masyarakat termasuk perempuan," pungkasnya.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)