Home » Fokus

'Soft Diplomacy' Hadapi Myanmar

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

ILUSTRASI: Hafidz Faza

DALAM lawatan diplomatiknya ke Myanmar dan Bangladesh pada Senin-Selasa (4-5/9/2017) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar berbagai pertemuan dengan otoritas setempat. Selain bertemu State Councellor Myanmar Aung San Suu Kyi, Retno juga dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata, Menlu dan sejumlah pejabat Myanmar lainnya.

Rentetan pertemuan ini dilakukan untuk mencari solusi atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar bagian selatan. Baik publik di dalam negeri maupun internasional mengharapkan peran Indonesia dalam krisis ini.

Berbeda dengan tuntutan berbagai pihak di dalam negeri, Pemerintah lebih memilih pendekatan konstruktif atau 'soft diplomacy' yang dianggap lebih bisa diterima oleh pemerintah Myanmar. Retno mengusulkan kepada pemerintah Myanmar formula 4+1 sebagai solusi untuk mengatasi masalah keamanan dan kemanusiaan di Rakhine State.

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," kata Retno Marsudi dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa (5/9/2017) lalu.

Dia menjelaskan Formula 4+1 tersebut. Empat elemen pertama dalam formula itu, terdiri dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno.

Sementara itu, satu elemen lainnya adalah upaya menjalankan rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan.

Sejauh ini diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah menghasilkan kesepakatan di mana Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam pemberian bantuan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi. Menlu RI dalam pertemuan itu juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi lembaga swadaya masyarakat (LSM) kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar.

Terkait hal itu, Menlu RI menyampaikan tentang pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.

Aliansi tersebut terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemulihan kondisi di Rakhine. Komitmen bantuan yang diberikan oleh AKIM adalah sebesar dua juta dolar AS.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Menlu RI.

Namun serangkaian pertemuan sebelumnya dan hasil laporan dari komisi yang diketuai Kofi Annan dapat menjadi indikasi betapa persoalan Rohingya tidak mudah menemukan solusi komprehensif tersebut karena berulang kali tragedi kemanusiaan atas Rohingya.

Sebelum pertemuan Retno dan Suu Kyi pada 6 Desember 2016, misalnya, Retno juga telah berkomunikasi dan mendapatkan masukan dari Kofi Annan, atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 9 Oktober 2016. Perwakilan pemerintah RI di Naypyidaw, ibu kota Myanmar, juga telah meninjau langsung situasi di Rakhine pada 3-6 Desember 2016.

Pemerintah RI telah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Presiden Jokowi misalnya pada 29 Desember 2016 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, telah memeriksa empat dari 10 kontainer bantuan kemanusiaan Indonesia untuk masyarakat etnis Rohingya, yang hari itu dikirim. Kontainer-kontainer itu antara lain berisi mie instan, tepung gandum, makanan balita, dan sarung.

Pengapalan bantuan kemanusiaan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi pemerintah Indonesia dengan Myanmar mengenai pentingnya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Bantuan kemanusiaan tersebut diperuntukkan bagi komunitas Muslim dan pihak lain yang membutuhkan di Rakhine.

Indonesia telah menyampaikan keprihatinannya terhadap memburuknya situasi keamanan dan kemanusiaan di Rakhine. Indonesia juga telah menyampaikan agar dalam upaya mengembalikan keamanan dan meneruskan pembangunan ekonomi di Rakhine maka prinsip perlindungan, penghormatan terhadap HAM dan pendekatan pembangunan yang inklusif perlu diutamakan.

Mesin diplomasi Indonesia telah bekerja dan hadir tanpa menggunakan megaphone diplomacy. Pendekatan konstruktif diutamakan agar aspek kemanusiaan dapat segera ditangani dan rencana jangka panjang dapat dirancang secara berkelanjutan.

Penulis Danial Iskandar

Tags:

fokusrohingyamyanmarretno marsudi

loading...