logo rilis
Soeharto Jadi Pejabat Presiden Sementara, Setelah Itu...
Kontributor
Yayat R Cipasang
12 Maret 2018, 17:09 WIB
Soeharto Jadi Pejabat Presiden Sementara, Setelah Itu...
Suharto bersama M. Jusuf dan Amir Machmud. FOTO: kompas.com

DUA kali Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) membahas Nawaksara alias pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang membahas masalah ekonomi, moral bangsa hingga soal PKI. Sidang pertama ditolak dan sidang kedua yang menjadi pelengkap Nawaksara juga ditolak. 

Kekuasaan Sukarno selama 20 tahun pun berakhir melalui Sidang Istimewa MPRS 17 Februari 1967.

Tepat 12 Maret 1967 MPRS menarik dukungannya kepada Presiden Sukarno dan mempreteli kekuasaan eksekutifnya. MPRS kemudian mengangkat Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat sebagai Pejabat Presiden Sementara.

Jauh, sekira setahun sebelumnya tanda-tanda berakhirnya kekuasaan Sukarno mulai nampak. Pada 11 Maret 1966, tiba-tiba Presiden Sukarno yang tengah mengggelar rapat kabinet di Istana Merdeka digerudug demonstran yang mengajukan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat): bubarkan PKI, rombak kabinet dan turunkan harga-harga.

Rupanya, peristiwa pagi itu menjadi awal petaka berakhirnya seluruh kekuasaan Sukarno karena tak berselang lama Pasukan Kostrad yang dipimpin Brigjen Kemal Idris juga ikut mengepung Istana Merdeka. Alasannya, Pasukan Kostrad ingin menangkap Wakil Perdana Menteri Soebandrio yang dituding terlibat G30S berlindung di Istana.

Yang jadi misteri, Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat tidak menjadi bagian dalam rapat kabinet di Istana. Alasannya, Soeharto sakit. Padahal yang bertugas membubarkan pasukan yang mengepung Istana itu adalah Soeharto.

Sukarno pun lebih memilih tidak bertahan di Istana Merdeka karena terkait keamanan. Rombongan Presiden pun akhirnya bertolak ke Istana Bogor.

Sampai di Istana Bogor pun, sepertinya Sukarno tidak bisa juga tenang. Tiga jenderal utusan Suharto masing-masing Basoeki Rachmat, Amir Machmud dan M. Jusuf menyusul ke Istana Bogor. Tiga jenderal itu meminta Sukarno menyerahkan kekuasaannya secara mutlak kepada Soeharto.

Sempat terjadi perdebatan antara Presiden Sukarno dengan tiga jenderal tersebut. Konon, sempat terjadi saling todong senjata. Sukarno pun akhirnya lebih memilih untuk meneken surat  yang belakangan dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Sampai saat ini Supersemar itu masih misterius karena tidak pernah ditemukan arsip dan keasliannya. Termasuk soal jumlah halamannya. Tiga jenderal yang diutus Suharto pun tak ada yang mau mengungkapkannya kepada publik hingga mereka meningggal dunia.

Rupanya mereka lebih memilih membawa kerahasiaan Supersemar sampai liang kubur.


komentar (0)