logo rilis

Soal Sosialisasi di Lembaga Pendidikan, Mendagri Dinilai Tak Keliru
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
12 Oktober 2018, 17:50 WIB
Soal Sosialisasi di Lembaga Pendidikan, Mendagri Dinilai Tak Keliru
Mendagri Tjahjo Kumolo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Asrul Sani menilai, apa yang dimaksud Mendagri Tjahjo Kumolo terkait sosialisasi pemilu di lembaga pendidikan, tidak lah menyalahi aturan.

Sosialisasi bisa saja dilakukan kandidat capres-cawapres, dan akan lebih bagus jika didampingi pihak pengawas pemilu.

"Ketika katakanlah pasangan calon dalam rangka pilpres melakukan itu di lembaga pendidikan, tinggal dilihat saja oleh Panwas setempat. Paling bagus kalau dilihat," kata Asrul kepada rilis.id pada Jumat (12/10/2018).

Dalam hal ini, kata dia, pernyataan Mendagri sudah tepat. Karena, sosialisasi atau kampanye, ada unsur yang bisa terpantau, serta bisa dibedakan.

Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pasangan capres-cawapres serta tim kampanyenya wajib menghormati serta menaati aturan yang telah ditetapkan KPU dan Bawaslu. Khususnya soal larangan berkampanye di lembaga pendidikan.

"Sesuai yang diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h di UU Pemilu," kata Tjahjo dalam pesan singkatnya.

Menurut dia, dalam ketentuan tersebut lembaga pendidikan menjadi salah satu tempat yang harus steril dari berbagai kepentingan politik. Termasuk, urusan kampanye pasangan calon serta menempatkan atribut-atribut yang berkaitan dengan kampanye.

"Jadi, boleh saja hadir di sekolah, kampus, pondok pesantren dan tempat ibadah kalau hanya untuk menghadiri undangan. Tapi, tanpa kepentingan berkampanye," tambah Tjahjo.

Kehadiran pasangan calon di sana, kata dia, dibolehkan jika dalam rangka sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, politisasi SARA dan imbauan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Di mana hal seperti ini sifatnya umum dan mendidik pemilih.

Menurut Mendagri yang juga juru kampanye Jokowi-Ma'ruf ini, melakukan kampanye serta sosialisasi adalah dua hal yang berbeda. Tjahjo menilai, sosialisasi ini lebih kepada edukasi publik. Tanpa harus mengajak atau mengarahkan pilihan mereka.

"Misalnya hadiri undangan kampus yang melakukan sosialisasi dalam bentuk gerakan anti politik uang dan hoaks. Saya kira boleh-boleh saja," ungkap dia.

Karena bagaimana pun, banyak santri, siswa sekolah dan mahasiswa yang sudah punya hak pilih. Tentunya mereka harus diberi pemahaman yang utuh terutama untuk mendorong partisipasinya di pemilihan nanti.

Apalagi, kalau pihak penyelenggara dan pengawas Pemilu (KPU-Bawaslu) hadir. Tentu ini akan sangat mendidik masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas. Prinsipnya, di manapun tempat yang memang dilarang melakukan kampanye, harus lah ditaati.

"Pemerintah pun enggak bisa intervensi semua harus taat, harus tunduk sebagaimana yang diatur oleh UU serta KPU," ujar Tjahjo.

Hal semacam ini pastinya dipedomani aturan teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut mesti ditaati, baik itu oleh calon presiden, calon wakil presiden maupun tim sukses masing-masing pasangan calon. 

Bagaimana pun, KPU adalah lembaga yang diberi mandat oleh UU menyelenggarakan pemilihan. Termasuk mengatur teknis tahapan kampanye yang dituangkan dalam peraturan KPU.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)