logo rilis
Soal Sengketa Pemilu, Kemenkumham-PTUN Diminta Berkoordinasi
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Maret 2018, 18:18 WIB
Soal Sengketa Pemilu, Kemenkumham-PTUN Diminta Berkoordinasi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta berkoordinasi dalam menyelesaikan gugatan partai politik terkait verifikasi pemilu. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

"Tentunya tafsirannya harus jelas, baik dari wilayah Pengadilan TUN sendiri maupun dari Menkum HAM. Karena, dua lembaga hukum inilah yang akan menangani beberapa persengketaan atau beberapa gugatan yang akan menghasilkan satu keputusan-keputusan peradilan," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tujuh partai yang dinyatakan tak lolos verifikasi peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mengajukan gugatan ke PTUN. Mereka adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Baca: Partai Idaman Gugat KPU ke PTUN

Pemerintah, kata Wiranto, ingin nasib tujuh partai yang tidak lolos verifikasi jelas. Meski demikian, dia menjamin, pemerintah takkan mengintervensi putusan PTUN atas gugatan tersebut.

"Tapi, jangan sampai nanti tanpa ada sinkronisasi dan koordinasi. Masalah waktu, bisa-bisa kelabakan nanti menyiapkan administrasi baru, mengubah susunan partai-partai peserta pemilu, dan lain sebagainya," imbuh Wiranto.

Hal tersebut menjadi dasar Kemenkopolhukam mengundang Kepala Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA Supandi serta Menkumham Yasonna Laoly pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pilkada 2018-Pemilu 2019, beberapa saat lalu.

"Kita hadirkan tadi Ketua Kamar Peradilan PTUN untuk memberikan penjelasan, sejauh mana proses penyelesaian mengenai gugatan tujuh parpol yang tidak lolos verifikasi," jelas deklarator Partai Hanura ini.

Baca: Menkopolhukam Gelar Rakorsus Bahas Pilkada-Pemilu

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)