logo rilis

Soal Reklamasi, Pakar Agraria Dorong Pemprov DKI ke PTUN
Kontributor
Ainul Ghurri
13 Januari 2018, 11:46 WIB
Soal Reklamasi, Pakar Agraria Dorong Pemprov DKI ke PTUN
Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan. FOTO: RILIS.ID/Ainur Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan, mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk membawa persoalan proyek reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Menurutnya, PTUN bisa mencabut proyek reklamasi itu dengan pihak pembuat Hak Guna Bangunan (HKB) .

"Pertama yakni dengan meminta pejabat terkait untuk membatalkan keputusan tersebut. Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya," katanya dalam diskusi bertajuk 'Reklamasi & Investasi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Ia menambahkan, bila permintaan tersebut tidak diindahkan, maka Pemprov DKI bisa meminta kepada atasan pejabat dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui PTUN," tuturnya.

Diketahui, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, G.

Namun, tak hanya menolak, Sofyan Djalil bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari proses tersebut.


#Proyek Reklamasi
#PTUN
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)