logo rilis
Soal Reklamasi Jakarta, KSTJ: Jokowi Tak Konsisten
Kontributor
Fatah H Sidik
25 April 2018, 17:36 WIB
Soal Reklamasi Jakarta, KSTJ: Jokowi Tak Konsisten
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengunjungi rumah nelayan di Pangandaran bersama Presiden Jokowi. FOTO: Humas Kementerian PUPR

RILIS.ID, Jakarta— Presiden RI Joko Widodo dianggap tak berpihak terhadap kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi nelayan. Karena, telah merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur demi reklamasi Teluk Jakarta dan tanggul laut.

Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 ini, menurut Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), pun bertentangan dengan pernyataan Jokowi pada 2016. Kala itu, dia menyatakan, agar memperhatikan aspek lingkungan, tak menabrak aturan hukum, dan memperhatikan nelayan dalam megaproyek pulau buatan.

"Revisi Perpres 54 Tahun 2008 diduga, hanya akan menjadi jalan pintas dan pemutihan pelanggaran yang telah dibiarkan terjadi selama ini, tanpa ada penindakan serius," demikian bunyi siaran pers KSTJ kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Dicontohkan dengan kawasan perairan Kamal Muara yang menjadi zona lindung, namun dipaksakan menjadi lokasi reklamasi. Padahal, nelayan kini harus mencari ikan lebih jauh lantaran sendimentasi dan perubahan lingkungan akibat pembangunan pulau C, D, dan G.

Karenanya, KSTJ mendesak Jokowi menghentikan revisi Perpres 54 Tahun 2008. "Dan melakukan perlindungan terhadap nelayan dan lingkungan di Teluk Jakarta," tutupnya.

Pemerintah pusat sejak 16 April-31 Juli 2018 mengagendakan konsultasi publik terkait revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008. Salah satu pembahasannya, memasukkan pembangunan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta agar dapat tetap berjalan.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)