logo rilis
Soal Penundaan Hukum Calon di Pilkada, Gerindra: KPK Tak Boleh Berhenti!
Kontributor
Nailin In Saroh
13 Maret 2018, 21:23 WIB
Soal Penundaan Hukum Calon di Pilkada, Gerindra: KPK Tak Boleh Berhenti!
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap melanjutkan penyidikan dan penyelidikan terhadap calon kepala daerah yang diduga tersandung kasus korupsi. Ia menegaskan lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan untuk menangani kasus hukum yang berkaitan dengan korupsi.

"KPK enggak boleh berhenti. Dalam konsultasi pimpinan dengan KPK, Polri dan Kejaksaan, kita sudah menyampaikan bahwa proses hukum dan proses politik berbeda. Pilkada ini proses politik, jalan terus. Proses hukum juga jalan terus," ujar Riza di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, masyarakat harus tahu bila ada calon kepala daerah terindikasi korupsi agar jangan sampai salah pilih. 

Kendati demikian, ia menegaskan, penegak hukum juga harus teliti dan tidak menggunakan kewenangannya dengan asal tangkap yang dapat merugikan calon. Sebaliknya calon yang terbukti bersalah, tidak boleh dilindungi.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengingatkan pemerintah baik Menkopolhukam Wiranto maupun Presiden RI Joko Widodo untuk tidak ikut campur dalam urusan hukum yang ditangani oleh KPK.

"Tidak boleh. Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Presiden seklipun tidak boleh mengintervensi hukum. Tidak boleh menghentikan proses hukum di KPK, Mabes Polri atau Kejaksaan," tegas Riza.

Justru, tambahnya, masyarakat harus mengerti dan tahu calon-calon kepala daerah semestinya memiliki integritas. "Kalau belum jadi tapi sudah bermasalah, bagaimana nanti kalau sudah jadi dan memiliki kewenangan?" tandasnya.

Diketahui, pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

Usai rapat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta Pilkada yang hampir menjadi tersangka.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka," ujar Winarto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3) kemarin.

Menurutnya, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan Pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, tetapi sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari Paprol atau yang mewakili para pemilih.

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)