logo rilis

Soal Pengawasan Kampanye, DPR Belum Sepakati Dua Hal
Kontributor

05 Juni 2018, 22:30 WIB
 Soal Pengawasan Kampanye, DPR Belum Sepakati Dua Hal
ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, ada dua hal yang belum disepakati antara DPR dengan Bawaslu terkait peraturan pengawasan kampanye Pemilu 2019.

"Belum ada kesepahaman antara DPR dan Bawaslu terkait peraturan tentang kampanye, yaitu mengenai citra diri dan peraturan Bawaslu yang meminta parpol memberitahu Bawaslu satu hari sebelum menyelenggarakan kegiatan termasuk kegiatan internal," jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6/2018). 

Nini, sapaan akrabnya menjelaskan, Peraturan Bawaslu yang dimaksud adalah parpol memberitahu apabila akan menyelenggarakan kegiatan agar tidak terjadi kampanye sebelum waktu masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 23 September-13 April 2019. 

"Semangat kita sama mengatur untuk memberi kemudahan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika setiap kegiatan internal parpol harus  memberitahu kepada Bawaslu kami keberatan, karena kami hampir setiap hari melakukan rapat konsolidasi," kata legislator PKB itu.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menyatakan ketidaksepakatannya apabila kegiatan internal parpol harus diberitahu ke Bawaslu. Pertama, saat ini ia adalah peserta politik yang harus menyampaikan pendidikan politik.

"Kalau kita mau sampaikan pendidikan politik ini, baik internal maupun eksternal itu sikap politik kita, janganlah ini diatur. Ini kan sudah diatur dalam UU Parpol. Jangan dibuat aturan baru," tegas politisi Partai Golkar itu.

Sementara, terkait citra diri, dijelaskan dalam rapat bahwasanya Bawaslu mengatur, karena dikhawatirkan ada pihak yang memiliki kekuatan, sehingga akan lebih masif dalam mensosialisasikan mengenai citra diri dibandingkan yang tidak memiliki kekuatan. 

Namun, hal tersebut juga belum ada kesepakatan, karena aturan citra diri tentang alat peraga kampanye yang dirasa kurang memberi ruang bagi parpol. 

Untuk itu, Komisi II meminta Bawaslu dan KPU untuk kembali merumuskan peraturan mengenai kampanye tersebut. 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)