logo rilis

Soal Pendataan Majelis Taklim, Wamenag Minta Masyarakat Tidak Resah
Kontributor
Elvi R
03 Desember 2019, 10:00 WIB
Soal Pendataan Majelis Taklim, Wamenag Minta Masyarakat Tidak Resah
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim tengah menjadi perbincangan. Pemerintah dinilai mewajibkan majelis taklim untuk mendaftar. 

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat untuk tidak resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim. Hal ini karena semangat dari PMA ini adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag.

"Sehingga, masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik," ungkap Zainut melalui keterangan resmi yang diterima rilis.id, Selasa (3/12/2019).

Dia mengatakan, terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kementerian Agama dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Adapun pembinaan yang dimaksudkan yakni, memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah. Penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.

"Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya," kata Zainut.

Menurutnya, perlu ada data base bagi Kemenag untuk mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk hal tersebut Pasal 6 ayat (1) PMA ini mengatur, majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.

Dalam pasal 6, sengaja kita gunakan diksi "harus",  bukan "wajib" karena kata harus sifatnya lebih ke administratif,  sedangkan kalau "wajib" berdampak sanksi.

"Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," ungkapnya.
 
PMA ini juga bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang. Hal ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya, semakin banyak jemaahnya tentu  semakin baik. 

Selain jamaah,  persyaratan lainnya adalah ustadz, pengurus, sarana tempat/ domisili, dan materi. Semuanya dijelaskan dalam PMA ini sebagai pedoman publik. 

"Jadi, PMA ini lebih kearah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan  keberadaan majelis taklim," pungkas Zainut.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID