logo rilis
Soal Kasus Romi, Andi Surya Imbau Pejabat Kemenag Lapor KPK
Kontributor
Segan Simanjuntak
20 Maret 2019, 10:38 WIB
Soal Kasus Romi, Andi Surya Imbau Pejabat Kemenag Lapor KPK
Anggota DPD RI Andi Surya.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota DPD RI Andi Surya menyatakan turut prihatin terhadap dugaan suap yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi.

Diketahui, penyidik KPK bergerak cepat dengan melakukan penyegelan ruang kerja Menteri Agama dan sejumlah ruangan di kantor Kementerian Agama (Kemenag) terkait OTT Romi bersama Kepala Kantor Agama Gresik dan Kakanwil Agama Jawa Timur. Uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama turut disita.

"Kita maklumi bahwa ini masih dugaan KPK, tentu harus hormati asas praduga tak bersalah hingga KPK dapat membuktikan secara sah melalui keputusan pengadilan nantinya," kata Andi dalam keterangannya yang diterima Rilis.id, Rabu (20/3/2019).

Romi diduga mengatur jual beli jabatan pejabat tinggi di Kementerian Agama. Bahkan mantan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Edy A. Effendi mengungkap peran Ketum PPP itu bukan hanya jabatan struktural di Kemenag, melainkan juga penentuan jabatan rektor maupun kepala biro (kabiro).

Bahkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mensinyalir jabatan rektor UIN dibanderol dengan harga Rp5 miliar.

Karenanya, Andi mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh pada penentuan jabatan-jabatan tinggi struktural kementerian agama dan seluruh jabatan rektor maupun kepala-kepala biro di perguruan tinggi agama milik negara.

"Bukti-bukti fisik dan administratif yang disita KPK baik dari kantor Kemenag dan laptop milik RMY akan memberi gambaran alur siapa saja pejabat terduga kolusi dalam jabatannya," ujarnya.

Dia menyatakan sekjen dan kabiro kepegawaian adalah pejabat yang diduga kuat mengetahui distribusi jabatan Kemenag. Ia juga menyarankan agar kedua pejabat strategis itu sebaiknya segera diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui semua proses keputusan jabatan.

Dilanjutkannya, sisi lain yang perlu di-stressing adalah jabatan pimpinan perguruan tinggi agama Islam setingkat rektor dan kabiro.

"Bagaimana dia bisa memimpin perguruan tinggi agama jika disinyalir dan diduga memperoleh jabatan melalui cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama," ujarnya.

Andi mendukung pernyataan Mahfud MD pada ILC TvOne agar pejabat-pejabat yang diduga memperoleh jabatan melalui jual-beli dan kolusi ini agar segera melapor KPK.

"Daripada KPK yang lebih dahulu membuka dokumen barang bukti lebih baik para pejabat Kemenag terduga kolusi proaktif melapor sebagai korban kepada KPK agar masalah ini semakin transparan untuk kebaikan Kemenag di masa depan," tutupnya. (*)




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID