logo rilis
Soal Impor Garam, Politisi Gerindra Ingatkan Pemerintah
Kontributor
Yayat R Cipasang
30 Maret 2018, 19:09 WIB
Soal Impor Garam, Politisi Gerindra Ingatkan Pemerintah
DPR khawatirkan impor garam melanggar undang-undang. ILUSTRASI: Hafiz

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VI DPR Khilmi mengingatkan Pemerintah agar regulasi terkait dengan impor komoditas garam tidak sampai menyimpang dari undang-undang.

"Harus konsekuen dalam melaksanakan undang-undang yang telah dibuat bersama DPR," kata Khilmi dalam pernyataan pers di Jakarta, Jumat (30/3/2018.

Menurut dia, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti dalam masalah impor garam, di mana pemerintah langsung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak selaras dengan UU di atasnya.

Politisi Gerindra itu juga menginginkan ke depannya agar ada sinergi yang baik antara DPR sebagai legislatif dan eksekutif selaku pemegang kekuasaan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menginginkan agar harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena impor komoditas garam.

Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional.

Politisi PAN itu mengingatkan, sesuai UU No. 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono di Cirebon, Selasa (20/3) mengatakan, pemerintah membuka lahan produksi garam baru di wilayah timur Indonesia agar bisa swasembada garam pada 2021.

"Sejumlah wilayah sudah dibuat perluasan lahan baru produksi garam seperti di NTT, Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Ende, Malaka dan wilayah lainnya," kata Agung seperti disitat dari Antara.

Agung mengatakan pembukaan lahan produksi garam baru itu adalah upaya Pemerintah supaya Indonesia bisa swasembada garam pada tahun 2021.


500
komentar (0)