logo rilis
Soal Hukuman Mati, Serikat Buruh Desak Pemerintah Buat MoA dengan Saudi
Kontributor
Syahrain F.
24 Maret 2018, 21:41 WIB
Soal Hukuman Mati, Serikat Buruh Desak Pemerintah Buat MoA dengan Saudi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi untuk membahas perlindungan TKI.

Desakan itu antara lain dengan membuat langkah konkret berupa kesepahaman lebih mengikat atau "Memorandum of Agreement" (MoA).

Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018), menyatakan merasa khawatir kasus hukuman mati buruh migran Zaini Misrin tanpa notifikasi oleh pemerintah Arab Saudi akan terulang kembali.

Bobby juga menekankan pentingnya masalah perlindungan TKI, sehingga tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) saja, namun harus kepada peraturan yang lebih mengikat.

"Pemerintah kedua negara harus segera bertemu dan melakukan Memorandum of Agreement. Jangan sampai hukuman mati terulang kembali," kata Bobby.

Bobby menjelaskan, dengan adanya MoA, nasib TKI di negara penempatan lebih terjamin karena MoA itu mengatur teknis bagaimana hak dan kewajiban bagi TKI.

Pembuatan MoA dengan negara-negara tujuan penempatan TKI, kata dia, dapat memperkuat pengawalan keamanan oleh pemerintah Indonesia bagi TKI di luar negeri.

"Kami mendukung pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan TKI untuk menciptakan sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik," jelasnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya menginginkan agar pemerintah menerima masukan "Migrant Care Indonesia" dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari data Migrant Care tercatat, sebanyak 202 TKI terancam hukuman mati di berbagai negara.

"Meminta Komisi IX DPR mendorong pemerintah agar dapat bekerja sama dan menerima masukan yang diberikan oleh Migrant Care Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Dia juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Migrant Care Indonesia, dan Perusahaan Jasa (PJ) TKI untuk selalu memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi TKI yang bermasalah dengan hukum setempat secara maksimal.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)